Update Artikelilmiah: 31084

SERLI NURMILASARI DEWI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Ketentuan tersebut di atas dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (presumtion of innocence) yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.  Ketentuan Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penelitian ini bertujuan mengetahui teknik penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh John Kei di Polda Metro Jaya dengan asas praduga tak bersalah dan kendalanya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan John Kei, sudah sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yaitu : penyidik mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan,  yaitu menjunjung tinggi hak-hak tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan. Penyidik  selalu memberikan perlakuan yang menyenangkan tidak ada penyiksaan dan juga tidak merendahkan martabat para tersangka. Dalam penegakan hukum dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan John Kei, hambatan yang ada dari faktor hukumnya sendiri karena  tidak menutup kemungkinan bahwa para tersangka akan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The aforementioned provision is known as the presumption of innocence, which demands that everyone who goes through the case process remains innocent until a court decision has permanent legal force stating his guilt. The provisions of Article 1 point (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that Investigators are State Police Officers of the Republic of Indonesia or certain civil servants who are given special authority by law to carry out investigations. This study aims to determine the techniques of investigating criminal acts conducted by John Kei at Polda Metro Jaya with the presumption of innocence and constraints.
The research method used is sociological juridical with descriptive research specifications. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were obtained from literature studies. The data that has been obtained are then processed and analyzed by qualitative methods and presented in the form of a systematic description.
The results showed that the investigation technique carried out by the Polda Metro Jaya investigator in disclosing the criminal acts committed by John Kei was in accordance with the presumption of innocence, namely: the investigator puts forward the presumption of innocence in the investigation process, namely upholding the rights of the suspect in accordance with the rules that apply until there is a permanent decision from the court. Investigators always provide favorable treatment without torture and also not degrading the suspects' dignity. In law enforcement in disclosing crimes committed by John Kei, the obstacle comes from the legal factor itself because it does not rule out the possibility that the suspects will be given a lighter sentence.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman