Update Artikelilmiah: 31060

DEANDRA DINA MAISYURA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Permasalahan sampah masih menjadi perbincangan hangat bagi warga Kabupaten Banyumas. Sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah, dengan tujuan bahwa kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh sampah. Berdasarkan Bab III pasal 3 Perda no 6 Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.
     Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek sumberdaya yang mencakup dana, sarana dan prasarana, standarisasi, dan kemampuan TPST yang mendukung untuk pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu sudah terpenuhi walaupun belum maksimal, tetapi sudah memenuhi standarisasi. Pada aspek karakteristik agen pelaksana, seluruh agen yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk membantu dalam upaya pengurangan masalah yang disebabkan oleh sampah. Walaupun pendapatan mereka belum dapat mencapai UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Dari aspek karakteristik kelompok sasaran, bahwa masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam kebijakan ini sudah memenuhi kewajiban mereka untuk membayar retribusi setiap bulan. Bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan 3R (reduce, reuse, recycle) masih diperlukan.

Kata Kunci : Agen Pelaksana, Implementasi, Pengelolaan Sampah, Sampah, Sumberdaya

Abtrak (Bhs. Inggris)

The garbage problem is still a hot topic of conversation for Banyumas Regency citizens. That Government of Banyumas Regency makes a policy regarding waste management, with the purpose that policy has been made can solve problems caused by waste. Based on Chapter III clause 3 of Perda No. 6/2012 No. 3 series E, it states that waste management is carried out based on the principle of responsibility, the principle of sustainability, the principle of benefit, the principle of justice, the principle of awareness, the principle of togetherness, the principle of safety, the principle of security and the principle of economic value. Meanwhile, the purpose of waste management is to preserve environmental and health functions and to make waste as a resource.
     The results of this study indicate that the aspect of resources which includes funds, facilities and infrastructure, standardization, and the ability of TPST which supports waste management in TPST Kedungrandu has suffered, although not maximally, but has met the standardization. In terms of the characteristics of implementing agency, all agents who are directly involved in waste management at TPST Kedungrandu have fulfilled their responsibilities to assist in efforts to reduce problems caused by waste. Although their income has not been able to reach the UMK (district/city minimum wage). From the aspect of the characteristics of the target group, that people who are the target groups in this policy have fulfilled their obligation to pay fees every month. Guidance the community to carry out the 3Rs (reduce, reuse, recycle) is still needed.

Keywords : Executing Agent, Implementation, Resources, Waste Management, Waste

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman