Update Artikelilmiah: 31036

DHAYITA NIRMALA SATYA PRASIDYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penjatuhan sanksi pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum harusnya, berdasar pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg serta mengetahui penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku pencabulan dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg sudah sesuai dengan ketentuan UU No.11 Tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014. Pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, majelis hakim seharusnya menjatuhkan putusan kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pelatihan kerja.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Imposing criminal sanctions on children in conflict with the law should be based on Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. As in the Padang District Court Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg regarding sexual immorality commited by children. The panel of judges imposed criminal sanctions in the form of imprisonment and fines provided that if the fines are not paid then they are replaced by imprisonment. This study aimed to know the judge legal considerations in imposing criminal sanction on the children perpetrators of criminal acts of sexual immorality in case No. 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg and to know whether the imposition of criminal sanctions on the children perpetrators of sexual immorality was in accordance with the provisions of Law No 11 of 2012 or not. Data collection was carried out by literature study and analyzed by qualitative normative methods. The results of this study indicate that legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on children of perpetrators of criminal acts of sexual immorality in decision Number 20 / Pid.Sus-Anak/2015/ PN Pdg are judicial considerations and sociological considerations. Juridical considerations for the fulfillment of the elements of the accused article namely Article 81 Paragraph (2) of Law No. 35 of 2014. Sociological considerations namely things that are burdensome and things that lighten up. The panel of judges in making a decision on case Number 20/Pid.Sus-Anak/ 2015/PN Pdg is not in accordance with the provisions of Article 71 Paragraph (3) of Law No. 11 of 2012, the panel of judges should issue a verdict on the defendant in the form of imprisonment and job training.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman