Update Artikelilmiah: 30905

AUDIA MEGARANTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DEMI HUKUM
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN/.Pgp)
Oleh:
Audia Megaranti
E1A015086
ABSTRAK
Saat ini banyak perusahaan yang mengubah struktur manajemen perusahaan mereka agar menjadi lebih efektif dan efisien, serta biaya yang dikeluakan perusahaan dalam melakukan kegiatan produksinya lebih kecil, salah satunya adalah dengan cara memborongkan pekerjaan kepada pihak lain atau dengan cara mempekerjakan pekerja/buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan implikasi yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum pada Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian pada putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp adalah bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Armansyah oleh PT. Koperasi Telkomsel tanpa melalui penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu jangka waktu tertentu dapat diadakan perjanjian kerja waktu tertentu adalah paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) tahun, perjanjian kerja yang dilakukan oleh Armansyah Arroihany dan PT. Koperasi Telkomsel sudah berlangsung 10 tahun (sepuluh) tahun.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Abtrak (Bhs. Inggris)

TERMINATION OF EMPLOYMENT FOR THE SAKE OF LAW
(STUDY OF CASE VERDICT NO. 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN/. Pgp)
By: Audia Megaranti
E1A015086
ABSTRACT
Currently many companies are changing their corporate management structure to be more effective and efficient, as well as the cost that the company spends in carrying out its production activities is smaller, one of which is by buying jobs to other parties or by hiring workers with a System of Specific Time Work Agreements (PKWT). This study aims to find out the legal considerations of judges and the implications arising from termination of employment for the sake of law in the decision of the case No. 12 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.Pgp. This research uses normative juridical methods, the research specifications are descriptive using secondary legal materials presented with a systematic and logical description, then analyzed normatively-qualitatively. The result of the research on the verdict no. 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp is that there has been a Termination of Employment against Armansyah by PT. Telkomsel Cooperative without going through the determination of the Industrial Relations Dispute Resolution Institute (PPHI) and does not meet the elements in Article 59 paragraph (4) of Law No. 13 of 2003 on Manpower that a certain period of time can be held a certain period of employment agreement is a maximum of 2 (two) years and can only be extended 1 (one) year, employment agreements conducted by Armansyah Arroihany and PT. Telkomsel cooperative has been going on for 10 years (ten) years.
Keywords: Termination of Employment (LAYOFF), Specific Time Work Agreement (PKWT)

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman