Home
Login.
Artikelilmiahs
30788
Update
SAMYO
NIM
Judul Artikel
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Oleh: SAMYO E1A116029 Dewan Perwakilan Daerah lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gagasan pembentukan DPD adalah dalam rangka menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal lembaga legislatif yang disebut sistem parlemen dua kamar (bicameralism).Namun, dalam pengaturan kewenangan fungsi pengawasan DPD tidak diatur sama kuat dengan DPR sehingga menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPD tidak maksimal, hal tersebut juga menjadikan sistem checks and balances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPD berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa eksistensi fungsi pengawasan DPD terdapat dalam UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perseorangan, dimana pengawasan kelembagaan meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap keuangan negara serta pengawasan perseorangan mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan DPD nantinya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk mempertanggunjawabkan hasil pengawasanya kepada masyarakat DPD mempublikasi hasil pengawasan tersebut melalui media cetak dan elektronik. Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi Pengawasan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISION FUNCTION OF THE REGIONAL COUNCIL OF REPRESENTATIVES BASED ON UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 By: SAMYO E1A116029 The Regional Representative Council (DPD) was born from the third amendment Undnag-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). The idea of forming the DPD is in the context of presenting a system of checks and balances both between branches of power and within the legislative body which is called the bicameralism system not optimal, this also makes the system of checks and balances in the internal parliament not running as expected. This study aims to determine the implementation of the DPD supervisory function based on the UUD NRI 1945. The type of research used is normative juridical, namely research conducted by examining secondary data. The data source used was secondary data, which came from primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses literature study. Qualitative normative analysis of legal materials. The results showed that the existence of the DPD supervisory function is contained in the UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD and DPRD (MD3) and Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. The implementation of the DPD's supervisory function consists of institutional supervision and individual supervision, wherein institutional supervision includes supervision over the implementation of laws and supervision of state finances as well as individual supervision regarding the implementation of laws by regional governments. The results of the DPD's supervision will later be submitted to the DPR as a material for consideration to be followed up. To be accountable for the results of its supervisors to the people of the DPD, the results of the supervision are published through print and electronic media. Keywords: Regional Representative Council (DPD), Function of surversation
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save