Update Artikelilmiah: 30759

ANNISA SEKARARUM ZENDICA PRIYANTZA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan serta bentuk tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi yang artinya bahwa antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah didasarkan pada peraturan dengan derajat lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa tanggung jawab hukum perdata dan administratif, sedangkan tanggung jawab hukum secara pidana, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Laboratorium Klinik, Pemeriksaan Spesimen Klinik.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the synchronization of regulations and forms of legal responsibility for clinical laboratories in carrying out clinical specimen examination services. The research method used is a normative juridical approach to the statute approach, analytical approach, conceptual approach. The research specifications used are an inventory of statutory regulations (positive law), research on the level of legal synchronization and legal findings in concreto. The type of data used in this research is secondary data with the library research data collection method. Based on the results of the study, it can be concluded that the regulation of clinical laboratory legal responsibility in carrying out clinical specimen examination services in the Indonesian regulatory structure has shown a degree of synchronization, which means that between regulations of a lower degree do not conflict with regulations of a higher degree and regulations of a higher degree. higher is the basis for the formation of lower regulations. This is evidenced by the regulation of clinical laboratory legal responsibility in the Minister of Health Regulation Number 411 / MENKES / PER / III / 2010 concerning Clinical Laboratories and Government Regulation Number 47 of 2016 concerning Health Service Facilities which have been based on regulations of a higher degree, namely Law Law Number 36 of 2009 concerning Health and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The form of clinical laboratory legal responsibility in carrying out clinical specimen examination services in statutory regulations can be in the form of civil and administrative legal responsibility, while legal responsibility is criminal law, there is no statutory regulation that regulates it.

Keywords: Legal Responsibility, Clinical Laboratory, Clinical Specimen Examination.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman