Home
Login.
Artikelilmiahs
30543
Update
YUSUF HABIBULLAH
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DARI TINDAKAN UNION BUSTING (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Watak yang dimiliki oleh suatu hubungan kerja yaitu berbentuk subordinatif, watak tersebut akan menjadi suatu ancaman bagi para pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh. Salah satu bentuk anacaman yaitu dengan adanya tindakan Union Busting. Union Busting merupakan tindakan anti serikat pekerja/serikat buruh, maka dengan adanya tindakan tersebut terdapat suatu ancaman terhadap hak asasi manusia bagi para pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan serikat pekerja di dalam peraturan perundang-undangan dan juga perlindungan hukum para serikat pekerja/serikat buruh di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer,dan sekunder, yang didapatkan dari data sekunder. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan) serta dianalisis dengan analisis normatif kualitatif. Bedasarkan hasil penelitian, hak berserikat merupakan hak yang diatur di dalam Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sehingga menjadi hak konstitusi, kemudian juga diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karenanya pengakuan terhadap peranan Serikat Pekrja/Serikat Buruh (SP/SB) harus diakui secara legal. Perlindungan SP/SB dari tindakan Union Busting juga harus menjadi perhatian khusus. Penyebabnya ialah dengan adanya hubungan yang bersifat subordinatif dalam hubungan kerja memberi dampak ancaman terhadap hak asasi manusia bagi pekerja/buruh yang semakin berkembang dan berkelanjutan. oleh karenanya perlu dilakukan tindakan pengawasan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan Union Busting.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The characteristic in a work relationship namely in the form of subordinative. This characteristic can be a threat to both workers or labor unions. One form of the threat was the Union Busting action. Union Busting is an anti-trade union / labor union action, so with this action there is a threat to human rights for workers / laborers. This research aims to determine the role of labor unions in law regulations and also the legal protection of labor unions in Law Number 21 of 2000 concerning Workers Unions / Labor Unions. This research is a normative legal research. The specifications of this research use prescriptive research. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of legal materials, which are obtained from secondary data. The method of collecting and processing legal materials is literature study and analyzed by qualitative normative analysis. Based on the results of the research, the right to associate is a right that regulated in Article 28 E Section (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia, therefore it becomes a constitutional right, and this is also regulated in Article 24 Section (1) of Law Number 39 of 1999 concerning on Human Rights. Hence, the recognition the role of the Labor Unions must be legally recognized. Protection of Labor Unions from Union Busting actions must also be of particular concern. The reason for this issue is the existence of a subordinate relationship in the work relationship that causes a threat to human rights for workers, which is increasingly developing and sustainable. Therefore, it is necessary to have a legal supervision as well as imposing sanctions on perpetrators of Union Busting actions.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save