Update Artikelilmiah: 30203

CASEY APRODITA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang pendaftaran tanah mengatur tentang pembuktian hak lama. Ketentuan tersebut untuk mengakomodir sulitnya membuktikan hak lama atas tanah akibat ketiadaan bukti-bukti tertulis yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah, yaitu dengan memberikan wewenang kepada kepala desa untuk menerbitkan surat keterangan tanah berupa data fisik sebagai syarat pendaftaran tanah. Pelaksanaan dari pendaftaran tanah merupakan tujuan dari UUPA mengenai kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang alat bukti sahnya berupa sertipikat. Permasalahan yang akan diteliti mengenai kekuatan pembuktian dari surat keterangan tanah dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pembatalan 25 sertipikat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 278 K/TUN/2015. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon kasasi untuk membatalkan sertipikat karena surat keterangan tanah yang diterbitkan kepala desa Pal IX pada tahun 2007 tidak sah dan hak gugat yang dilakukan para pemohon kasasi pada tahun 2013 telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun dimana sertipikat milik para termohon kasasi yang diterbitkan tahun 2006 sudah sulit dituntut pelaksanan haknya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In Article 24 of Government Regulation No. 24/1997 on land registration governs the proving of old rights. The provision to accommodate the difficulty of proving the old right to land due to the absence of written evidence that belongs to the land rights holder, namely by authorizing the village head to issue a land tenure certificate in the form of physical data as a condition of land registration. The implementation of land registration is the purpose of the UUPA regarding legal certainty of land ownership whose legal evidence tools are in the form of land certificate.The issues that will be examined regarding the evidentiary powers of the land tenure certificate and the consideration of the Supreme Court Judges in rejecting the application for the annulment of 25 land certificate in the supreme court ruling No. 278 K/TUN/2015.
The Method of normative juridical approach, the specification of prescriptive research analysis, methods of collecting data using literature studies,methods of analysis using qualitative normative.
The results showed the Supreme Court Judge decided to reject the petitioner's application to overturn the case because the land tenure certificate issued by The Head of Pal IX Village in 2007 did not have the permanent legal force and the right of litigation that the Cassation Applicants did in 2013 has passed the deadline of 5 (five) years in which the land certificate belonging to the respondents of cassation issued in 2006 has been difficult to demand the exercise of its rights under Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman