Update Artikelilmiah: 30169

SHOPIANISA MULATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 136/Pid.B/LH/2018/PN.Kbmmengenai penerapan penyusunan dakwaan tunggal yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum didalam KUHAP, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Dakwaan merupakan salah satu syarat formilnya persidangan dalam perkara pidana dimana diatur didalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP, didalam Majelis Hakim mengabulkan adanya dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa dimana dakwaan tersebut tidak sesuai dengan syarat surat dakwaan yang diatur didalam Pembuatan Surat Dakwaan juncto Surat Edaran JAM PIDUM Nomor : B-607/E/11/1993, dimana Jaksa salah menerapkan delic perkara, dan hakim mengabulkan sehingga menimbulkan suatu cacat hukum pada suatu putusan . Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu surat dakwaan Dakwaan tunggal yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Register Perkara Nomor 136/Pid.B/LH/2018/PN.Kbm kurang tepat dimana Penulis berpendapat dakwaan tersebut mencantumkan Pasal 62 Ayat Jo Pasal 40 Ayat 1 jo Pasal 37 ayat 2  PP No.8 Tahun 1999  sebagai dakwaan subsidair yang dimana pada intinya memiliki pembahasan dalam Peraturan Pemerintah tersebut lebih sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2018/PN.Kbm hakim juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keterangan yang ada didalam maupun diluar persidangan

Kata kunci :surat dakwaan, delic culpa, tindak pidana memelihara satwa liar

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is based on the decision of the Kebumen District Court Number 136/Pid.B/LH/ 2018/PN.Kbm regarding the application of the single indictment made by the Public Prosecutor in the Criminal Procedure Code, the approach method used in this study is the normative juridical approach, data used is secondary data consisting of relevant laws and regulations and literature books. The indictment is one of the formal requirements for trial in a criminal case which is regulated in Article 140 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, in which the Panel of Judges grants a single indictment submitted by the prosecutor where the indictment is not in accordance with the requirements of the indictment set out in the Preparation of the Indictment in conjunction with the Circular JAM PIDUM Number: B-607/E/11/1993, where the prosecutor incorrectly applied the case offense, and the judge granted it causing a legal flaw in a decision. The conclusion that can be drawn from this research is that the single indictment letter prepared by the Public Prosecutor in the Case Registration Number 136/Pid.B/LH/2018/PN.Kbm is not quite right where the author believes that the indictment includes Article 62 Paragraph Jo Article 40 Paragraph 1 in conjunction with Article 37 paragraph 2 Government RegulationsNumber 8 of 1999 as a subsidiary charge, which in essence has a discussion in the Government Regulation is more in accordance with the criminal act committed by the Defendant Decision Number 136/Pid.B/LH/2018/PN.Kbm the judge also did not consider legal facts and information contained in or outside the trial

Key words: indictment, delic culpa, criminal act of keeping wild animals

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman