Update Artikelilmiah: 30143

FERIO WABARCA HUTABARAT

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 32/G/2017/PTUN-PBR yang akan mengkonstruksi sengketa yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat. Sengketa tersebut timbul karena dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat. Surat Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Syafarudin (Penggugat).
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu pertama mengenai tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis terdiri dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan tahap penetapan. Kedua, dalam sengketa ini, KTUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural dan substansial serta AUPB yaitu asas kecermatan. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Bupati Bengkalis dalam menerbitkan KTUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pemilihan Ulang dapat dilakukan apabila telah terjadi bencana alam, kerusuhan, dan perolehan surat suara yang masuk melebihi jumlah pemilih yang hadir. Kemudian pemilihan ulang dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 calon Kepala Desa yang perolehan suaranya sama banyaknya pada desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS. Berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi objek sengketa menjadi batal.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is based on the decision of the Pekanbaru Administrative Court Number 32/G/2017/PTUN-PBR which will construct disputes arising in the Election of the Head of Tasik Serai Barat Village. The dispute arose because of the issuance of the Bengkalis Regent Decree regarding the Re-Voting of the Tasik Serai Barat Village Head Election. The Decree caused losses for Syafarudin (Plaintiff).
The approach method used in this research is the method normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and legal materials tertiary.
The conclusion that can be drawn from this research is the first, stage in the Village Head Election in Bengkalis Regency consists of the preparatory stage, candidacy, voting, and determination stage. Second, in this dispute, KTUN which is the object of the dispute has been contrary to the laws and regulations, especially on procedural and substantial aspects and AUPB which is the principle of scrutiny. This was based on the fact that the Bengkalis Regent in issuing a State Administrative Court (KTUN) had contravened the prevailing laws and regulations, namely that re-election could be made if there had been a natural disaster, riots, and the receipt of incoming ballots exceeded the number of voters present. Then re-election is carried out if there is more than 1 candidate for Village Head whose votes are the same as in a village that only has 1 (one) polling station. Based on this, the State Administrative Court which is the object of the dispute will be canceled.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman