Update Artikelilmiah: 30096

IRENE DEVITA APRIANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pengelolaan benda sitaan  negara dari penyitaan tindak pidana umum di Rupbasan Kelas II Purwokerto dan faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pengelolaan benda sitaan  negara dari tindak pidan umum oleh Rupbasan Kelas II Purwokerto.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Rupbasan Kelas IIA Purwokerto. Pengambilan sampel penelitian mengunakan purposive sampling yang dikembangkan dengan snowball sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode wawancara, dokumenter dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode reduksi data, display data dan kategorisasi data kemudian disajikan dengan matriks dan teks naratif. Analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan benda sitaan dari tindak pidana umum di Rupbasan Kelas II Purwokerto sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan. Hal ini dapat dilihat dari parameter yang meliputi: penyimpanan benda sitaan dari tindak pidana umum sudah berjalan baik sesuai dengan klasfikasi gudang dan jenis benda sitaan; pengamanan benda sitaan dari tindak pidana umum sudah berjalan baik yang dilakukan oleh Staff Pengelola Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Purwokerto; pemeliharaan benda sitaan dari tindak pidana umum sudah berjalan efektif yang secara rutin dilakukan oleh Staff Pengelolaan Basan dan Baran; penyelamatan benda sitaan dari tindak pidana umum sudah berjalan baik sesuai SOP. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pengelolaan benda sitaan negara dari tindak pidana umum oleh Rupbasan Kelas II Purwokerto meliputi faktor penegak hukum; fasilitas; masyarakat; dan budaya.
Kata Kunci :  Pengelolaan Benda Sitaan; Tindak Pidana Umum, Penegak hukum,Budaya

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research aims to determine the implementation of the state confiscation law from the seizure of common crimes in Rupbasan Class II Purwokerto and factors that tend to influence the implementation of state confiscation law from common crimes by Rupbasan Class II Purwokerto. This research is qualitative research with empirical juridical approach methods and descriptive research specifications.This research took place at Rupbasan Class IIA Purwokerto.The research sampling usedpurposive sampling developed with snowball sampling.Types and data sources include primary and secondary data obtained by interview, documentary and library (atau literature acu binun hehe) methods.The collected data is processed by using data reduction methods, data display and data categorization are then presented with matrix and narrative text.Qualitative data analysis using content analysis methods. The results showed that the implementation of confiscation objects from common crimes in Rupbasan Class II Purwokerto was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 16 of 2014 on Procedures for The Management of State Confiscation Objects and State Seizure at (tempat pakenya at shay) the Rubasan.This can be seen from the parameters that including: the storage of confiscated objects from common crimes has gone well in accordance with the collection of warehouses and types of confiscated objects; the security of confiscated objects from common crimes has gone well carried out by Basan And Baran Rubasan Class II Purwokerto management staff; maintenance of confiscated objects from common crimes has been effectively carried out routinely by Basan and Baran management staff; rescue of confiscated objects from common crimes has gone well according to SOP.Factors that tend to influence the implementation of state confiscation laws from common crimes by the Class II Rupbasan Purwokerto including law enforcement factors; facilities; community; and culture.
Keywords :	Confiscated Object Management; General Crime, Law Enforcement, Culture

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman