Update Artikelilmiah: 29618

BAGUS NIZAR RIFQIANSAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembuktian adalah hal terpenting dalam hukum acara pidana dimana dalam suatu pembuktian akan ditentukan hukuman serta nasib yang akan diterima oleh seorang terdakwa dalam suatu persidangan sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam suatu pembuktian hak-hak asasi serta nasib seorang terdakwa benar-benar akan ditentukan sehingga dalam pelaksanaan pembuktian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar terdakwa benar-benar mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya yang dengan seadil-adilnya hingga tidak memberatkan maupun meringankannya. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr perlu dilihat bagaimana pembuktiannya dalam putusan tersebut serta apa akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi terdakwa.
Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr terdapat tiga alat bukti sehingga sudah melebihi batas minimal pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yaitu minimal terdapat dua alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim, alat bukti yang terdapat dalam putusan adalah keterangan saksi yang terdiri dari 3 orang saksi, alat bukti surat Visum Et Repertum, dan alat bukti keterangan terdakwa, yang mana dengan ini sudah melebihi batas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti menurut Pasal 183 KUHAP. Dan setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 287 KUHP hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dan akibat hukum dari putusan tersebut kepada terdakwa adalah jatuhnya putusan pemidanaan yang dimana akan menghukum terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The proof carried out is the most important thing in criminal procedural law in a proof will be determined from law with the fate be accepted by aaccused as a punishment of the actions. In a proof of criminal procedural law such as the defendant will be determined in the implementation must have the presistance accordance with the regulations Number 8 of 1981 of the code of criminal procedure establishes that defendant must gets accordance with justice either incriminating nor decreasing the punishment. A crime of child rape in the decision of the Ternate Court Number 165 / Pid.Sus / 2017 / PNTnr the actors will be shown the evidence in the decision for the accused. 
In A crime of child rape in the decision of the Ternate Court Number 165 / Pid.Sus / 2017 / PNTnr that there are three parts of evidence that have minimum exceeded as in the Article 183 of the Code Of Criminal Procedure must have minimum of two valid proffs, , the conviction that an offense has actually been committed that the accused is guilty doing, the evidence in proof of decision are in the theory of proof of criminal procedural law also includes a principle of testimony, contained in the form of visum Et Repertumanda actually an testimony from the accused so it will be useful to fulfill the Article 183 of the Code Of Criminal Procedure. Which in Article 287 of the Code Of Criminal Procedure has been valid. And after the evidence is connected with part the a accused is proven guilty of commiting the crime of child rape against a child and the legal consequance of the decision against the accused in punishment of all conviction which will punish the accused for the act of commiting the crime of child rape.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman