Update Artikelilmiah: 29603

FIRLIANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Salah satu satu perkara yang menyita perhatian adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Hakim di sini menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa pidana penjara dan denda, yang mana denda tersebut apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode reduksi  data, kategori data, dan display data. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam penjatuhan putusan perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg tidak menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012. Hakim dalam perkara ini mengesampingkan asas lex specialis derogat legi generalis dan dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan dasar hukum diterapkannya pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda pada perkara pelaku Anak.  Oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam memutus perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2017/PN.Trg telah mengesampingkan aspek yuridis, filosofi dan sosiologis.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Imposing crimes against children in conflict with the law should be based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (Law No.11 of 2012). One of the cases that drew attention was the case in the Tenggarong District Court Decision Number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg regarding criminal acts of sexual abuse committed by children. The judge here imposes criminal sanctions on the defendant in the form of imprisonment and fines, in which the fines if not paid are replaced by imprisonment. The problem examined in this research is analyzing the application of job training as a substitute for fines and judges' legal considerations in deciding case Number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg.
The approach method used is a normative juridical qualitative approach with statutory and analysis methods. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing methods used are data reduction methods, data categories, and data display. Secondary data that has been collected is presented descriptively and analyzed using qualitative analysis.
The results of this study indicate that the Judge in the decision of case Number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg did not apply job training as a penalty instead of fines as regulated in Article 71 Paragraph (3) of Law No. 11 of 2012. The judge, in this case, ignored the principle of lex specialis derogat legi general and in his legal considerations did not explain the legal basis for the application of imprisonment as a penalty instead of fines in the case of the child offender. Therefore the Tenggarong District Court Judge in deciding the case Number 29 / Pid.sus-Anak / 2017 / PN.Trg has put aside juridical, philosophical, and sociological aspects.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman