Update Artikelilmiah: 29592

ARGA GIANTARA IKBAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi tanggung jawab yuridis dokter dalam pelayanan kesehatan praktik mandiri dan bentuk tanggung jawab yuridis dokter dalam pelayanan kesehatan praktik mandiri pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), serta spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan kategorisasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pengaturan tanggung jawab yuridis dokter dalam pelayanan kesehatan praktik mandiri sudah menunjukkan taraf sinkronisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah sesuai dengan teori jenjang hukum, yang artinya peraturan yang derajatnya lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan yang derajatnya lebih rendah dan peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Bentuk tanggung jawab yuridis dokter dalam pelayanan kesehatan praktik mandiri meliputi tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administratif.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the synchronization of doctors 'juridical responsibilities in independent practice health services and forms of physicians' juridical responsibilities in independent practice health services in the structure of Indonesian legislation.
This research used normative juridical approach to legislation (Statue Approach), analytical approach, and the conceptual approach, as well as research specifications inventory of legislation (positive law), synchronization of law and legal discovery in concreto. The data used is secondary data through library research. Data processing methods with data reduction, display data and data categorization. This research is presented in the form of narrative text with qualitative data analysis methods.
Based on the research results, it was found that the juridical responsibility regulation of doctors in independent practice health services had shown a level of synchronization. This is evidenced by the regulation of doctor's legal responsibility in the Minister of Health Republic Indonesia Regulation Number 2052 of 2011 concerning License to Practice and Implementation of Medical Practice, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 36 of 2009 concerning Health are in accordance with the theory of legal level. Which means that regulations with a higher degree become a guideline for regulations with a lower degree and regulations with a lower degree do not conflict with regulations with a higher degree. The form of juridical responsibility for doctors in independent practice health services includes civil, criminal and administrative legal responsibilities.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman