Update Artikelilmiah: 29552

ANINDYA RISWINDARI OCTISSA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dualisme kewenangan pengelolaan Terminal Bus Bulupitu, yang berangkat dari adanya perubahan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif institusionalisme dan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, adanya dualisme kewenangan dalam pengelolaan Terminal Bus Bulupitu berangkat dari adanya perubahan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Bahwa semua Terminal Tipe A diambil alih pengelolaannya serta dikelola oleh Pemerintah Pusat di sini Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), bukan lagi dikeola oleh Pemerintah Daerah di sini Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Banyumas. Selain itu, tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam memberikan keputusan pengelolaan terminal, membuat adanya dualisme pengelolaan terminal. Dalam hal ini, pemerintah pusat sudah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan Terminal Bus Bulupitu dalam birokrasi anggaran. Dampak yang disebabkan di sini berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari dualisme kewenangan ini yaitu, Pertama, kesejahteraan yang dimiliki oleh pegawai terminal saat ini sudah lebih baik. Kedua, fasilitas penunjang bagi pengguna terminal lebih baik dan lebih memadai dalam segi keamanan dan kenyamanan selama 24 jam. Ketiga, tidak adanya uang retribusi yang ditarik oleh pihak terminal, baik dalam karcis peron maupun toilet umum. Keempat, Status yang dimiliki terminal tipe A membuat jarak tempuh yang dilalui lebih jauh. Sedangkan dampak negatif dari dualisme ini, yaitu Pertama, adanya kesenjangan sosial antara pegawai yang diangkat menjadi pegawai pemerintah pusat dengan pegawai pemerintah daerah. Kedua, menurunnya pendapatan daerah yang disebabkan oleh berkurangnya retribusi di dalam terminal.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research-based paper aims at the dualism of the management authority of Bulupitu Bus Terminal, which departs from the change of Law number 32 of 2004 to Law number 23 of 2014. By using qualitative methods and case study approaches in the frame of institutional perspectives and constructivism paradigms. The results of the study revealed that the dualism of authority in the management of Bulupitu Bus Terminal departed from the change of Law number 32 of 2004 to Law number 23 of 2014. That all Type A Terminals are taken over management and managed by the Central Government here the Ministry of Transportation (KEMENHUB), is no longer managed by the Local Government here the Transportation Office (DISHUB) banyumas regency. In addition, the absence of firmness from the government in providing terminal management decisions, makes the dualism of terminal management. In this case, the central government already has full authority in the management of Bulupitu Bus Terminal in the budget bureaucracy. The impacts caused here are positive impacts and negative impacts. The positive impact of the dualism of this authority is, First, the welfare of the current terminal employees is better. Second, supporting facilities for terminal users are better and more adequate in terms of security and comfort for 24 hours. Third, there is no levy withdrawn by the terminal, either in platform tickets or public toilets. Fourth, the status of the type A terminal makes the distance traveled further. While the negative impact of this dualism, namely First, there is a social gap between employees who are appointed to be central government employees and local government employees. Second, the decrease in regional revenue caused by reduced retribution in the terminal.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman