Update Artikelilmiah: 29548

FIRDA MUSTIKA GALIH PRAMULAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK. Kurang optimalnya kinerja pegawai dalam memanfaatkan peranan para PKB membuat pemerintah mengambil kebijakan penarikan atau peralihan status administrasi kepegawaian PKB ke pusat yang sebelumnya di pemeritah daerah. Melalui kebijakan peralihan PKB ke Pusat, Kabupaten Banyumas menjadi satu-satunya kabupaten yang semua PKBnya ditarik menjadi PNS BKKBN Pusat termasuk PKB Eks.Sekdesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) pasca peralihan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlingdungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banyumas belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data kuisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan distribusi frekuensi, mean (Nilai rata-rata), standar deviasi dan tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori cukup. Sedangkan faktor penghambat meliputi administrasi kepegawaian yang berbelit di DP2KBP3A Kabupaten Banyumas seperti penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan pembuatan daftar penyusunan angka kredit (DUPAK) dengan metode baru; dan serta minimnya pelatihan kepada para pegawai menjadi faktor penghambat Kinerja PKB, di mana pelatihan sangat menentukan tercapainya kinerja yang baik dalam organisasi.

Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) pasca peralihan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT. The less than optimal performance of employees in taking advantage of the role of PKBs has led the government to adopt a policy of withdrawing or transferring the PKB personnel administration status to the central government that was previously in the regional government. Through the policy of transferring PKB to the center, Banyumas Regency is the only district where all PKBs are withdrawn to become PNS BKKBN Central including PKB Ex-Secretary. The purpose of this study was to find out why the performance of the Family Planning Extension (PKB) after the transition in the Office of Family Planning Population Control, Women Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) Banyumas Regency has not been optimal. This research uses quantitative methods by collecting questionnaire data, observation and documentation. The data analysis technique used is the frequency distribution, mean (average value), standard deviation and cross tabulation. The results showed that the performance in the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) Banyumas Regency was in the moderate category. While the inhibiting factors include complicated personnel administration in DP2KBP3A Banyumas Regency such as compilation of accountability letters (SPJ) and preparation of credit score list (DUPAK) with new methods; and the lack of training for employees is an inhibiting factor for PKB performance, where training is critical to achieving good performance in the organization.

Key Word : Employee Performance, Family Planning Instructors (PKB) after the transition.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman