Update Artikelilmiah: 29366

ZIANA RIFDA FARNIDA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Izin Poligami karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No.  947/Pdt.G/2019/PA.Ba)
Disusun Oleh:
ZIANA RIFDA FARNIDA
E1A015071

ABSTRAK
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, guna memenuhi  kebutuan  yang  bersifat  jasmani  maupun  rohani seluruh agama memerintahkan umatnya untuk hidup berpasang-pasangan dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini disebut dengan perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia, namun  demikian banyak keluarga yang tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sehingga mencari solusi dengan melakukan poligami. Pengaturan mengenai poligami terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  mengabulkan  Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara  Nomor  947/Pdt.G/2019/PA.Ba).
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Data yang telah diperoleh kemudian diolah  dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.
Hasil penelitian mengenai Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 947/Pdt.G/2019/PA.BA, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami karena istri pertama sudah tidak dapat melayani/ tidak mau melayani Pemohon melakukan hubungan layaknya suami istri bahwa Hakim mengabulkan keinginan Pemohon dengan dasar Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (c) PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut peneliti pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tidak dilengkapi dengan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Kata kunci: Perkawinan, Poligami

Abtrak (Bhs. Inggris)

Permit for Polygamy because the Wife Cannot Fulfill the Obligations (Juridical Review of the Banjarnegara Religious Court Decision No. 947 / Pdt.G / 2019 / PA.Ba)
Arranged by:
ZIANA RIFDA FARNIDA
E1A015071

ABSTRACT
Humans are social beings who cannot live alone. In order to fulfill physical and spiritual needs, all religions order their followers to live in pairs in a bond by fulfilling certain conditions, this is called marriage. The purpose of marriage is to form a happy family, however, many families cannot achieve the goal of marriage, so they seek a solution by practicing polygamy. The regulation regarding polygamy is contained in Article 3 Paragraph (2) of Law No.1 of 1974 concerning Marriage. This provision opens the possibility for a husband to practice polygamy with court permission. This study aims to determine the legal considerations of judges in granting applications for polygamy permits because wives cannot fulfill their obligations (Juridical Review of the Banjarnegara Religious Court Decision Number 947 / Pdt.G / 2019 / PA.Ba).
The research method used is normative juridical with analytical research specifications. The data used in this research is secondary data sourced from library research and statutory regulations and their implementing regulations. The data that has been obtained are then processed and analyzed using qualitative methods and presented in the form of a systematic description.
The results of the research regarding the Polygamy Permit because the Wife Cannot Fulfill the Obligations of the Banjarnegara Religious Court Decision Number: 947 / Pdt.G / 2019 / PA.BA, the legal considerations of the judge in granting polygamy permits because the first wife was unable to serve / did not want to serve a husband and wife relationship that the Judge granted the Petitioner's wish on the basis that the Petitioner had met the cumulative requirements for a second marriage (polygamy) as intended in Article 5 paragraph (1) of Law No.1 of 1974 in conjunction with Article 41 letter (c) of Government Regulation Number 9 Year 1975. According to the researcher, the Judge's consideration in granting a polygamy permit application was not equipped with Article 4 letter (a) of Law Number 1 of 1974, Article 33 of Law Number 1 of 1974, Article 55 paragraph (2) Compilation of Islamic Law and Article 41 letter (a) Government Regulation Number 9 of 1975.

Key words: Marriage, Polygamy

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman