Home
Login.
Artikelilmiahs
29244
Update
ABDUL MALIK YUDIANTO
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TEKNISI GIGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum teknisi gigi dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (Statue Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dianalisis dengan normatif kualitatif dan content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum teknisi gigi dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundangundangan di Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum teknisi gigi dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, jaminan pengaturan mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pemberi pekerjaan, jaminan pengaturan imbalan jasa profesi, jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, jaminan pengaturan tentang perlakuan yang sesuai dangan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan kewenangan, standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan,dan jaminan pengaturan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangangan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study aims to determine the synchronization of protection settings laws and forms of legal protection for dental technicians in health services on the structure of Indonesian legislation. Research method used is a normative juridical method with the statutory approach method (Statue Approach), analytical approach (Analytical Approach), conceptual approach (Conceptual Approach). Research specifications are used are legal inventory, legal synchronization and legal discovery in concreto. The type of data used is secondary data obtained from literature and analyzed by qualitative normative and content analysis. Based on the research results, it can be concluded that the protection arrangement the law of dental technicians in health services in the structure of legislation in Indonesia has shown a degree of synchronization. That is, that the lesser regulations are the more compliant elevation and higher regulation form the basis the formation of lower regulations. A form of legal protection for dental technicians in the structure of laws and regulations in Indonesia, among others: guarantees legal protection arrangements, regulatory guarantees of doing work accordingly with professional standards and standard operating procedures, regulatory guarantees get complete and honest information from the employer, guarantee regulation of remuneration for professional services, guarantee of protection against work risks relating to the implementation of their duties, guarantee regulating treatment that is in accordance with human dignity, morals, morals, and values religion, guarantee of professional development arrangements, guarantee arrangements for reject the wishes of the recipient of health services that are contrary to authority, professional standards, code of ethics, service standards, standard procedures operational, or statutory provisions, and guarantees regulation of other rights in accordance with the provisions of laws and regulations.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save