Update Artikelilmiah: 29200

BANYU BIRU DJIWONDO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

KTUN yang berupa sertipikat ternyata berdasarkan kasasi MA dapat dibatalkan. KTUN yang berupa sertipikat yang ternyata ganda atau tumpang tindih sering kali terjadi di dalam masyarakat hal ini dikarnakan dalam penerbitanya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496/K/TUN/2017 serta bagaimana akibat hukum  batalnya sertipikat HGB No.2849 oleh PTUN Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi “TINJAUAN TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Keputusan Mahkamah Agung No.496/K/Tun/2017.)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan,dalam membuat KTUN harus sesuai dengan prosedur, wewenang dan subtansi sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan AUPB. Sertipikat sebagai KTUN terdapat cacat prosedur sebagaimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akibat hukum dengan batalnya sertipikat No.2849 oleh PTUN yakni mengakibatkan sertipikat tersebut menjadi dapat dibatalkan (vernietig baar).

(Kata Kunci: Pembatalan, Sertipikat)

Abtrak (Bhs. Inggris)

Evidently, State Administration Decision in the form of a certificate can be canceled by Supreme Court’s cassation. State Administrative Decisions in the form of certificates that turn out to be double or overlapping often occur in society. This is because the issuance was not in accordance with the prescribed procedure. This study aims to determine how the judge’s legal considerations in the cancellation of the Building Rights Title Certificate in the Supreme Court Decision No. 496 / K / TUN / 2017 and what are the legal consequences of the cancellation of the Building Rights Title Certificate No.2849 by the Civil Court of Justice. Based on the subject, author is interested taking the title "Review Of  Cancellation Of The Building Rights Title Certificate (Study of Supreme Court Decision No.496 / K / Tun / 2017.)" for this research. The method that used in this research is normative juridical with the approach used is the statutory approach.

The results of the research is shown that in making a State Administrative Decisions, it must be in accordance with the procedures, authority and substance so that it does not conflict with laws and general Principles of Good Governance. The certificate as a State Administrative  Court has a procedural defect as contrary to the provisions of Article 26 section (1) juncto with Article 28 Section (1), and Paragraph (3) Letter c Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The legal consequence of the cancellation of the certificate No.2849 by the PTUN was that it resulted in the certificate being canceled (vernietig baar).

(Keywords: Cancellation, Certificate)

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman