Home
Login.
Artikelilmiahs
29172
Update
Enrico Ryantama
NIM
Judul Artikel
PERAN ADVOKAT DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Penerapan Restorative Justice di Kantor Advokat SAKAMAS Purwokerto)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Salah satu tujuan dari proses pemidanaan adalah supaya pelaku menyesali apa yang dia perbuat dan supaya pelaku tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Hal yang perlu diperhatikan pada kasus pencemaran nama baik sebagai delik aduan bukan hanya seorang pelaku saja tetapi ada pihak lain yang dirugikan yaitu korban, sistem peradilan pidana saat ini dirasa masih kurang memperhatikan pemulihan kerugian korban. Hal ini mendorong munculnya ide restorative justice yang salah satu wujudnya adalah mediasi penal. Mediasi penal dirasa memiliki kelebihan diantaranya yaitu biaya murah, proses yang tidak berbelit-belit, dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara dan melalui kepustakaan yang selanjutnya diuraikan secara sistematis. Wawancara disini ditujukan kepada Advokat dan Polisi sebagai penegak hukum yang pernah menangani kasus ini dan diselesaikan dengan cara mediasi penal, lalu kepustakaan terhadap buku, jurnal, peraturan yang membahas restorative justice. Rasa keadilan korban belum tentu terpenuhi apabila penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, terkadang korban juga ingin turut serta dalam suatu kesepakatan dengan pelaku supaya apa yang dicari oleh korban bisa terpenuhi. Advokat sebagai salah satu pihak yang berperan dalam rangka mewujudkan mediasi penal dapat bertindak sebagai insiator dan mediator supaya suatu kesepakatan atau perdamaian antara korban dengan tersangka terwujud. Meskipun restorative justice belum mendapat dasar hukum yang tegas dan khusus namun pada praktiknya ide tersebut dilaksanakan dalam wujud mediasi penal walau hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja dan hanya ada pada law in concreto.
Abtrak (Bhs. Inggris)
One of the goals of the criminal process is so that the perpetrator regrets what he has done and so that the perpetrator does not commit another crime. The thing that needs to be considered in the case of defamation as a complaint offense is not only a perpetrator but there are other parties who are harmed, namely the victim, the current criminal justice system is deemed not paying attention to the recovery of the victim's loss. This encourages the emergence of the idea of restorative justice, one of which is penal mediation. Penal mediation is considered to have advantages including low cost, a process that is not convoluted, and requires a relatively short time. The research method used in this paper is juridical empirical, with research specifications using descriptive research. This study uses secondary data as well as primary data obtained through interviews and through literature which are then described systematically. The interview here is aimed at Advocates and Police as law enforcers who have handled this case and resolved by means of penal mediation, then literature on books, journals, regulations that discuss restorative justice. The sense of justice of the victim is not necessarily fulfilled if the settlement of the criminal case of defamation is carried out in accordance with the applicable criminal procedure law, sometimes the victim also wants to participate in an agreement with the perpetrator so that what the victim is looking for can be fulfilled. Advocates as one of the parties who play a role in realizing penal mediation can act as initiators and mediators so that an agreement or peace between the victim and the suspect is realized. Although restorative justice has not received a firm and specific legal basis, in practice this idea is carried out in the form of penal mediation even though it is only known at the discretionary level at law enforcers and only exists in law in concreto.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save