Update Artikelilmiah: 28726

TIARA NADHIRA PRASAJA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dari hasil penelitian dapat ini disimpulkan, Alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan pada Perkara Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN.Skg dengan menggunakan bentuk dakwaan subsidair, karena pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpandangan bahwa terdakwa hanya didakwa melakukan satu tindak pidana saja, namun mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana yg dilakukan terdakwa ternyata secara yuridis nenyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana, sehingga keadaan yg demikian menimbulkan keraguan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih untuk menyusun dakwaan yg berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas (primer) dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya (subsidair). Konsekuensi pembuktiannya jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan dakwaan yang diajukan sehingga fokus pembahasan akan diarahkan pada dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 114 Ayat (1) Majelis hakim memahami bahwa bukti-bukti yang mengarah pada terdakwa Andi Sanianto sangat minim, hanya terbukti dari unsur setiap orang. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis hakim yang menimbang bahwa unsur Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti. Maka hakim menjatuhkan dakwaan Subsidair, berdasarkan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The reason for the Public Prosecutor (Prosecutor) compiling the indictment in Case Number 146 / Pid.Sus / 2018 / PN.Skg by using the form of the subsidy indictment, because in principle the Public Prosecutor (Prosecutor) believes that the defendant is only charged with one court action, however, considering that the actions taken by the defendant as a juridical have touched or simplified some provisions, thus increasing the number that leads to the Public Prosecutor (Prosecutor), both requesting consideration of the criminal also requesting articles which are violated. Therefore, the Public Prosecutor (Prosecutor) chose to prepare an indictment which constitutes subsidiair, in which criminal acts which are threatened with defenders of basic rights are placed in the upper layers (primary) and acts that are threatened with lighter assistance underneath (subsidies). The consequence of the proof is that if one charge has been proven, then the rest of the charges need not be proven anymore. And the judge's consideration in deciding this case considers the indictment requested must focus on the discussion will be directed at the primair indictment first, namely Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. In Article 114 Paragraph (1) The panel of judges agreed that the evidence presented by the defendant Andi Sanianto was minimal, only evident from not everyone. This can be seen from the consideration of the panel of judges who considered that the elements did not offer to sell, sell, buy, accept, be competitive in buying and selling, exchanging or sending Group I Narcotics in the form of non-plant not proven. Then the judge dropped the Subsidair charge, based on the provisions in Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used in this test is normative juridical, with descriptive research specifications. This study uses secondary data obtained through literature and systematically described.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman