Update Artikelilmiah: 28660

SITI ROHMAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terhadap penyebaran konten bermuatan asusila perlu dilakukan evaluasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini sebagaimana terjadi dalam Kasus Baiq Nuril. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Baiq Nuril dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 di mana perbuatan tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode reduksi data, kategori data, display data dan sintesis data. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif, serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penyebaran konten bermuatan asusila. Merujuk hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Oleh karenanya, Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus pada perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr telah mempertimbangkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Namun sebalinya Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali mengesampingkan aspek yuridis, filosofi dan sosiologis.

Kata kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, konten, kejahatan asusila.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The implementation of act number 19 in 2016 juncto act 11 in 2008 on information and electronic transactions in particular on the distribution of content-contained content should be conducted evaluation in Indonesia's criminal justice system. This is just as true in the case of baiq nuril. The problem examined in this study is analyzing the application of criminal elements disseminating assylacious content and judge's consideration in criminal baiq nuril in state court ruling no. 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, the verdict is 574 K/Pid.Sus/2018 and review decision number 83 PK/Pid.Sus/2019 where the deed takes place in the legal district of mataram.
The research method used was qualitative normative-qualitative juridical and comparative approach. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material. The data processing method used is the method of data reduction, data category, data display and data synthesis. The accumulated secondary data is served in descriptive, and it is analyzed using qualitative analysis.
The results of this study show that the defendant is not to be found guilty of sexually propagating content. If this is the case, then the defendant's actions do not meet elements in section 27 of the verse (1) juncto chapter 45 (1) 2008 law no. 11 of 2008 on information and electronic transactions. Therefore, state court judge mataram in disconnect on case number 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR has considered a base of juridical, philosophical and sociological. The level of the Supreme Court and the level of Supreme Court of review completely ruled out aspects of juridical, philosophical and sociological.

Keywords: information and electronic transactions, content, sacrilegious crime.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman