Update Artikelilmiah: 28616

REZA KHAERU UMAMMI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kendala dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknya perbuatan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi disebut Obstruction Of Justice. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunkanan metode pendekatan analitis dan perbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskripif. Berkaitan dengan pembuktian, Terdakwa atas nama Lucas sebagai Advokat telah terbukti melakukan Obstruction Of Justice dalam proses penyidikan korupsi penyuapan panitera yang dilakukan oleh Eddy Sindoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penjatuhan pidana pada Putusan No. 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt Pst dan Putusan No. 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro selaku Pleger dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas sebagai Medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana yang dijatuhkan. Putusan ini dianggap tidak tepat karena merupakan penjatuhan sanksi pidana pada perkara yang berbeda antara Eddy Sindoro (Korupsi Lippo) dan Terdakwa Lucas (Obstruction Of Justice), sehingga justru menghilangkan esensi filosofis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk dikesampingkannya aspek yuridis yang menunjukkan peranan terdakwa dalam terjadinya Obstruction Of Justice dan profesi Terdakwa sebagai Adovokat seharusnya sebagai dasar yang memberatkan, dan aspek sosiologis yakni dikesampingkannya tujuan dan manfaat hukum dalam pencegahan Obstruction Of Justice.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption occurs systematically and extensively so that its eradication must be carried out in extraordinary ways. One of the obstacles in upholding the eradication of criminal acts of corruption is that there are many acts that are blocking the judicial process of corruption. The act of preventing, hindering, or failing directly or indirectly the investigation of the suspect in a corruption case is called Obstruction of Justice. The method used in this research is normative juridical by using analytical and comparative approaches, as well as research specifications, namely prescription. Based on proof, the Defendant on behalf of Lucas as an Advocate has been proven to have carried out the Obstruction of Justice in the process of investigating the corruption of bribery of court clerk by Eddy Sindoro. The results showed that there were differences in the conviction in Verdict No. 90 / Pid.Sus / Tpk / 2018 / PN. Jkt. Pst and Verdict No. 13 / Pid.Sus / Tpk / 2019 / PT.DKI of appellate Court reduced the sentence to avoid disparity is higher then the punishment imposed on the Eddy Sindoro as Pleger with the punishment imposed on the defendant Lucas as Medepleger not be too high distinction punishment imposed. This verdict is not considered appropriate for the imposition of criminal sanctions in the case of the difference between Eddy Sindoro (Corruption Lippo) and Defendant Lucas (Obstruction of Justice), so that would eliminate the essence of the philosophical establishment of Article 21 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. Including put aside judicial aspects that show the defendant's role in the Obstruction of Justice and the defendant profession as an Advocate must base the incriminate, and put aside the sociological aspects of purpose and legal benefit in the prevention of Obstruction of Justice.

Keywords :  Corruption, Obstruction Of Justice, Verdict.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman