Update Artikelilmiah: 28428

MAHARANI MUFTI RAHAJENG

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Good governance merupakan suatu konsep mengenai tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip good governance di setiap penyelanggaraan pemerintahan berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, good governance merupakan  salah  satu  bagian dari  isu  kebijakan  strategis  yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat senantiasa mengaplikasikan konsep good governance, begitu juga pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu empat tahun nominalnya selalu mengalami kenaikan. Artinya, jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Banyumas tidak kecil dan tidak mudah dikelola. Terkait hal tersebut penerapan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di dalam pengelolaan Dana Desa harus menjadi prioritas di setiap desa termasuk Desa Wlahar Wetan agar terhindar dari masalah dan tujuan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam mengelola Dana Desa melalui aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pada aspek akuntabilitas, ditunjukkan dengan ketertiban dan ketepatan waktu Pemerintah Desa dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Tetapi, penilaian mengenai pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktunya saja, belum mengawasi dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Sanksi yang diterapkan juga belum tegas. Pada aspek transparansi, Pemerintah Desa Wlahar Wetan berkomitmen untuk terbuka terhadap setiap informasi mengenai Dana Desa dengan menyediakan media-media transparansi Dana Desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa dan di luar desa. Tetapi, infromasi yang diberikan baru mengenai anggaran dan realisasi saja, belum sampai pada dampak kegiatan. Pada aspek partisipasi Pemerintah Desa Wlahar Wetan turut melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa melalui prinsip swakelola dalam penyelenggaraan kegiatan di desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Namun, Pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat pada tahapan evaluasi bersama mengenai kegiatan yang telah dilakukan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Good governance is a concept of good governance in government. In its implementation, the principles of good governance in every governmental role play a role in creating a clean government and realizing community welfare. In Indonesia, good governance is one part of the strategic policy issues used to improve the performance of government agencies. Thus, every activity in government agencies can always apply the concept of good governance, as well as the village government in managing the Village Fund. The development of Village Funds in Banyumas Regency over a period of four years has always been increasing nominal. That is, the amount of village funds received by each village in Banyumas Regency is not small and not easily managed. Related to this, the application of good governance principles such as accountability, transparency, and participation in the management of the Village Fund must be a priority in every village including Wlahar Wetan Village to avoid problems and the purpose of the Village Fund for community welfare can be achieved. The purpose of this study was to analyze the extent of the application of the principles of accountability, transparency, and participation in realizing good governance in the management of the Village Fund in Wlahar Wetan Village, Kalibagor District, Banyumas Regency. The research method used is a qualitative method with data analysis techniques using interactive data analysis. The results showed that the Village Government of Wlahar Wetan, Kalibagor District sought to apply the principles of good governance in managing Village Funds through aspects of accountability, transparency, and participation. In the aspect of accountability, it is shown by the order and timeliness of the Village Government in reporting accountability reports on the use of the Village Fund both vertically to the Central Government and Regional Government then horizontally to the community. However, the assessment of the implementation of Village Fund accountability is still limited to seeing the timeliness, not overseeing from planning to evaluation. The sanctions applied are also not strict. In the aspect of transparency, the Wlahar Wetan Village Government is committed to be open to any information regarding the Village Fund by providing transparency funds for the Village Fund that are easily accessible to the village community and outside the village. However, the information provided is only about the budget and realization, not yet on the impact of activities. In the aspect of Wlahar Wetan Village Government's participation, it involves the community in planning and implementing activities that use the Village Fund through the principle of self-management in organizing activities in the village as a form of community empowerment. However, the village government has not yet involved the community at the joint evaluation stage regarding the activities carried out.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman