Update Artikelilmiah: 28384

LUTHFI KALBU ADI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya perlindungan marwah dan kedaulatan NKRI dari agresi negara lain. Hal tersebut secara rigid terdapat dalam UU TNI dan turunan-turunannya. Namun dibeberapa daerah, TNI berkontribusi menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Alih-alih menengahi,, kehadirannya justru menampakkan keberpihakan kepada salah satu pihak tidak terkecuali konflik yang terjadi di Bara Baraya, Makassar. TNI menjadi garda terdepan dalam proses penggusuran 42 KK di pemukiman bekas perumahan KODAM XIV Wirabuana/ Hasanuddin. Tak pelak, pada akhirnya menimbulkan reaksi balasan dari warga setempat. Peristiwa ini menyisakan sejumlah kejanggalan: (1) TNI tidak memiliki kewenangan sebagai aparat penegak hukum (2) Eksekusi pemukiman tidak mendasari pada putusan pengadilan manapun. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam dan studi kepustakaan yag diolah dan dianalisa dengan metode deskripitf analisis.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa terdapat 2 (dua) faktor pemicu yang sering menyebabkan  terjadinya konflik di Sulawesi Selatan, yakni faktor lokasi yang strategis serta bernilai ekonomis dan kebudayaan masyarakat Makassar yang tidak kenal kompromi apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan harga diri. Cara-cara penyelesaian yang cenderung otoriter, menempatkan masyarakat dalam kedudukan yang tidak egaliter. Tentu saja pada gilirannya, permasalahan yang bermula dari sengketa keperdataan, meluas menjadi konflik struktural. Sudah semestinya masing-masing pihak secara sukarela bersedia duduk dalam posisi yang setara dan melepaskan egoisme masing-masing demi terciptanya suatu pola penyelesaian yang tidak hanya dapat diterima, namun juga bertahan dalam jangka waktu panjang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Indonesian National Army (TNI) has obligation to carry out its duties and functions to protect the honour and sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia from other countries’ aggression. It rigidly containes in the TNI Law and its derivatives. But in some areas, TNI contributes to be one of the parties who involves in a conflict. Instead of mediating, its presence actually shows preference to one of the side including the conflict in Bara Baraya, Makassar. TNI is at the forefront in the process of evicting 42 families in the former housing complex of KODAM XIV Wirabuana/ Hasanuddin. Inevitably, in the end it provoked a backlash from local residents. This incident lefts a number of irregularities: (1) TNI does not have authority as a law enforcement apparatus (2) Execution of settlements is not based on any court decision.
The method used in this research is sociological juridical research. Sources of legal material contained in this study from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques based on in-depth interviews and literature studies which processed and analyzed by descriptive analysis methods.
Based on the results of the study, it was found that there are two triggering factors that often cause conflicts in South Sulawesi, namely strategic location factors and economic and cultural values of the Makassar people who are uncompromising when facing issues related to self-esteem. Methods of settlement which tend to be authoritarian, place the community in unequal position. Of course, in turn, the problems that began with civil disputes, expanded into structural conflicts. It should be that each party voluntarily is willing to think in an equal position and let go of each other's selfishness in order to create a pattern of resolution that is not only acceptable, but also lasts for a long period of time.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman