Update Artikelilmiah: 28237

M. SAFIQ AMRULLOH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pada saat tulisan ini disusun Hukum Acara Pidana (HAP) dirasa kurang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena penyelesaian perkara berjalan lambat dan over capacity di lembaga pemasyarakatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) Pasal 199 mengatur tentang keterangan terdakwa melalui jalur khusus yang diadopsi dari plea bargaining system di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan keterangan terdakwa melalui jalur khusus dan Plea Bargaining System serta model pemeriksaan terdakwa di muka persidangan dalam Pasal 199 RUU HAP apakah sesuai dengan asas-asas peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum dan normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulan bahwa keterangan terdakwa melalui jalur khusus terjadi pada saat terdakwa mengakui semua perbuatan tindak pidana yang ancaman pidana didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Persidangkan perkaranya akan dialihkan melalui acara singkat. Pidana penjara yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum. Kemudian plea bargaining system, penuntut umum dan terdakwa dapat menyepakati suatu perjanjian dimana terdakwa mengakui kesalahannya dan penuntut umum menawarkan pencabutan tuntutan, merekomendasikan vonis tertentu atau sepakat untuk tidak melawan keinginan terdakwa atas vonis yang ia harapkan. kesepakatan tersebut dituangkan dalam plea agreement. Kedua pengaturan tersebut memiliki potensi untuk mengesampingkan asas tidak memberatkan diri sendiri (non self incriminations).

Abtrak (Bhs. Inggris)

At the time of the writing of this thasis, the Criminal Procedure Law was deemed of lacking in providing human rights protection because the settlement of the case proceeded slowly and was over capacity in the correctional institutions. To overcome these problems, the Draft Criminal Procedure Law Article 199 regulates the defendant's information through a special channel adopting it from the plea bargaining system as recognazed in the United States. This study aims to determine and analyze the defendant's information arrangements through special channels and the Plea Bargaining System and the defendant's examination model before the trial in the Draft Criminal Procedure Article 199 whether it is in accordance with the principles of criminal justice. This study uses a comparative legal and normative approach method with descriptive research specifications. This study used secondary datas obtained from literature studies. The data obtained was then processed and analyzed with qualitative methods and systematically described. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the defendant's testimony through a special channel occurred when the defendant admitted all criminal acts which were criminal threats which indicted for no more than 7 (seven) years. Then the trial will be diverted through a short event. The imprisonment must not exceed 2/3 of the maximum criminal threat. Then plea bargaining system, the public prosecutor and the defendant can agree on an agreement whereby the defendant admits his/her guilt and the public prosecutor offers the revocation of the suit, recommends a specific verdict or agrees not to go against the defendant's wishes on the verdict he hopes. the agreement was stated in the Plea Agreement. Both of these arrangements have the potential to override the principle of non-self incriminations.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman