Update Artikelilmiah: 28217

DENI WRUHANTORO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Manajemen PNS menurut Pasal 55 di Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi antara lain, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier dan sampai pada tahap pemberhentian serta perlindungan. Salah satu Manajamen PNS adalah pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 yang memerintahkan kepada PPK dan PyB untuk segera menetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang bersangkutan di Instansi Pusat maupun Daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan menganalisis implikasi pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analistis, serta menggunakan spesifikasi preskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yaitu diperintahkan kepada PPK berdasarkan SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 dengan maksud untuk segera menetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan usulan PyB Implikasi hukum ditetapkan surat pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas perintah SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 terhadap PNS yang sudah dikenakan sanksi pemberhentian diberikan kesempatan dengan mengajukan ke BAPEK. Apabila ditolak dapat mengajukan gugatan ke PTTUN.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Management of Civil Servants according to Article 55 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus includes, among others, the formulation and the determination of needs, the procurement, grade and function, career development and to the stage of discharge and protection. One of the management of civil servants is the dishonorable discharge due to the crime of malfeasance. The Minister of Home Affairs, the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform, and the Head of the National Civil Service Agency established a Joint Decree (SKB) Number 182/6597/SJ, Number 15 of 2018, Number 153/KEP/2018 which instructs the commitment-making official and authorized official to immediately determine the dishonorable discharge letter to the relevant civil servants either at the Central or Regional Institutions. 
The purpose of this research is to analyze the implementation of dishonorable discharge of civil servants who commit the crimes of malfeasance and to analyze the implications of dishonorable discharge of civil servants who commit the crimes of malfeasance. The approach method used is normative juridical with statutory and analytical approaches, and the use of prescriptive specifications.
The results showed that the implementation of dishonorable discharge of civil servants who had been sentenced by a court with permanent legal force for committing the crime of malfeasance, namely being ordered to the commitment-making official were based on Joint Decree Number 182/6597/SJ, Number 15 of 2018, Number 153/KEP/2018 with the intention to immediately determine the dishonorable discharge letter based on the recommendation of authorized official. The legal implications of the dishonorable discharge letter of Civil Servants were based on Joint Decree Number 182/6597/SJ, Number 15 of 2018, Number 153/KEP/2018 to the Civil Servants who had been sanctioned with discharge were given the opportunity to submit to the Civil Service Consideration Board. If it is rejected, the Civil Servants can file a lawsuit to the State Administrative High Court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman