Update Artikelilmiah: 28142

FAIZ AGNANTA PUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Indonesia memiliki APBN untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagian besar sumber APBN berasal dari penerimaan pajak, penerimaan pajak berpotensi untuk dieksplor dari sektor UMKM, karena jumlah unit UMKM di Indonesia meningkat setiap tahun. Kenyataannya, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, pemerintah mengeluarkan tarif pajak UMKM yang lebih rendah menjadi 0,5%, dengan harapan, dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif UMKM dalam kaitannya dengan pajak, khususnya pajak untuk UMKM, dengan judul “Does the Tax Rate Influence Compliance? A Case Study of MSMEs in Bogor District”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan enam UMKM di Kabupaten Bogor sebagai subjek penelitian. Keenam informan ini akan diwawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan dan diundang untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD).
Hasil penelitian ini adalah bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak, karena menurut pernyataan mereka bahwa mereka setuju jika tarif pajak diturunkan menjadi 0,5%, karena pajak yang lebih rendah, dapat menurunkan beban mereka untuk mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Ada faktor-faktor lain yang juga ikut mempengaruhi kepatuhan pajak yakni keadilan, transparansi, dan penegakkan hukum.
Tarif pajak 0,5% untuk masa berlakunya dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis, dikarenakan tarif pajak ini akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Untuk mengatasi perbedaan perspektif antara UMKM tentang pajak, lembaga pajak dapat mengintensifkan sosialisasi tentang pajak dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang pajak. Untuk menyelesaikan masalah perspektif ketidakadilan terhadap pajak, sebelum menetapkan tarif pajak baru, lembaga pajak dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk dapat melakukan sosialisasi dengan perwakilan UMKM di setiap provinsi. Namun, faktor yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah untuk penegakan hukum, karena sebagus apapun kebijakan pajak, akan sia-sia jika masih ada celah bagi pejabat pemerintah untuk disalahgunakan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Indonesia has the APBN which is for finance state expenditure. Most of APBN source is from the tax revenue, the tax revenue have potential to be explored from the MSMEs sector, because the amount of the MSMEs units in Indonesia was increase every year. The reality is the MSMEs tax compliance are still low. To increase the MSMEs tax compliance, the government issued the lower MSMEs tax rate into 0.5%, with expectation, it can increase the MSMEs tax compliance.
 This research is aims to explore the perspective of the MSMEs in relation with the tax, especially the tax for MSMEs with the title is “Does the Tax Rate Influence Compliance? A Case Study of MSMEs in Bogor District”. This research uses qualitative method with six MSMEs in Bogor district as informants. These six informants will be interviewed by the questions and attend to Focus Group Discussion.
The results of this study are that tax rates affect tax compliance, because according to their statement that they agree if the tax rate is reduced to 0.5%, due to lower taxes, it can reduce their burden to spend money to pay taxes. There are another factors that also influence tax compliance, namely justice, transparency, and law enforcement.
The 0.5% tax rate for the validity period can be extended after the validity period was expire, because it will increase the MSMEs tax compliance. To solve the different perspective between the MSMEs about the tax, the tax institution can intensify the socialization through of technology as a tool to spread the information about the tax. To solve in injustice perspective about the tax, before set up the new tax rate, through of the local government can conducted the socialization with the represent of MSMEs each province. The factor that must be fixed first is for the law enforcement, because as good as any tax policy, it will useless if there is still slot for the government official to be abused.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman