Update Artikelilmiah: 28011

HAJAT IMAN NUGROHO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Salah satu penghambat dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan publik adalah tumbuh suburnya pungutan liar. Kebanyakan pungutan liar dipungut oleh pejabat atau aparat, pungutan liar termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi. Pungutan Liar merupakan pengenaan biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada orang lain yang tidak berdasarkan hukum. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah membentuk tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan. Data yang diperoleh  diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya –upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam rangka mencegah praktik pungutan liar adalah melalui upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ada di Polisi Resor Purbalingga diantaranya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah serta faktor budaya menjadi faktor yang potensial menghambat di dalam penegakan hukum karena adanya adat ketimuran serta tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah membuat praktik pungutan liar ini sudah mengakar dan membudaya serta akibatnya dapat menciptakan peluang terjadinya pungutan liar.

Abtrak (Bhs. Inggris)

One obstacle in the implementation of public service activities is the flourishing of extortion. Most illegal levies are levied by officials or officials, illegal levies are illegal and are classified as corruption. Illegal levies are the imposition of fees or forcibly asking money from someone to someone else who is not based on law. That the practice of extortion has damaged the joints of community, nation and state life so that efforts to eradicate it are firm, integrated, effective, efficient, and able to cause a deterrent effect. Done by all regions in Indonesia is to form a Wild Sweep Clean Sweep Task Force in each Regency / City in accordance with Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Wild Sweep Clean Sweep Task Force. This research is a qualitative research using sociological juridical methods. The data used are secondary data and primary data. Secondary data were obtained from literature studies, while primary data were obtained through interviews with informants. The data obtained is processed and analyzed by qualitative methods and presented in the form of a systematic description. The results of this study indicate that the efforts undertaken by the Wild Sweeping Clean Sweep Task Force in order to prevent the practice of extortion are through pre-emptive, preventive, and repressive efforts. There are several obstacles experienced by the Wild Sweeping Clean Sweep Task Unit in the Purbalingga Resort Police including those who have low legal awareness and cultural factors become potential factors that hinder in law enforcement due to the existence of eastern customs and the low level of public knowledge making The practice of extortion is entrenched and entrenched and as a result can create opportunities for extortion.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman