Update Artikelilmiah: 27891

ANDRE SOADUON

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Sejarah di Indonesia pernah mencatat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi representasi dari seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgandes Willens des Staatsvolkes), dengan hal tersebut menjadikan MPR sebagai lembaga yang begitu supreme karena memiliki kekuasaan tertinggi (power) untuk menjalankan kedaulatan rakyat (Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis). Perubahan telah berlalu, segala tugas, fungsi dan peran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga melahirkan sebuah pristiwa politik hukum yaitu amandemen konstitusi yang dilakukan sebanyak empat kali, Adapun  tujuan amandemen konstitusi untuk mengakhiri sistem yang terdahulu karena dianggap telah usang serta memecah dan mendistribusikan kekuasaan dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Masalah dalam penelitian ini coba untuk dijawab dengan metode penelitian legal research atau secara yuridis normatif, beberapa teori yang dipakai diantaranya paham konstitusionalisme, teori judicial review, ilmu perundang-undangan serta konsep penafsiran hukum. Pada praktiknya MPR beberapa kali pernah mengeluarkan produk hukum berupa ketetapan yang mengatur secara umum, namun saat Sidang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, seluruh pihak bersepakat untuk melakukan peninjauan semua materi muatan Ketetapan MPR, keadaan ini menjadi menarik karena Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perihal eksistensi Ketetapan MPR didalam hierarki perundang-undangan, kemudian mengupas salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan Judicial Review (JR), khususnya  pada produk hukum legislatif yaitu Ketetapan MPR. 
Setelah dilakukannya penelitian, ada hal-hal yang ditemukan yaitu Ketetapan MPR tetap harus eksis karena faktor kepastian dan kemanfaatan yang masih dianggap perlu dan dibutuhkan, lalu Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji karena pada hakekatnya Mahkamah Konstitusi adalah guardian constitution.

Abtrak (Bhs. Inggris)

History in Indonesia once noted that the People's Consultative Assembly (MPR) was once a representation of all the people of Indonesia (Vertretungsorgandes Willens des Staatsvolkes), thereby making the MPR an institution that was so supreme because it had the highest power (power) to carry out people's sovereignty (Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis). Changes have passed, all tasks, functions and roles are adjusted to the needs of the community, so that a legal political event is born, which is a four-time constitutional amendment. The purpose of constitutional amendments is to end the previous system because it is considered obsolete and to divide and distribute power in the legislative field. , executive and judiciary.
The problem in this research is to be answered by legal research methods or normative juridical, some theories used include understanding constitutionalism, judicial review theory, legislative knowledge and the concept of interpreting the law. In practice, the MPR has issued several legal products in the form of general regulations, but during the Standing Orders of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, all parties agreed to review all the contents of the MPR Decree, this situation became interesting because this research intends to find out about the existence of The decision of the MPR in the hierarchy of legislation, then examines one of the authorities of the Constitutional Court (MK) to carry out Judicial Review (JR), especially in legislative legal products namely the MPR Decree.
After conducting research, there are things that are found, namely that the MPR Decree must still exist because of certainty and usefulness factors that are still considered necessary and needed, then the Constitutional Court has the authority to examine because in essence the Constitutional Court is a guardian constitution.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman