Update Artikelilmiah: 27730

GILANG EKA PRATAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Korupsi sebagai white collar crime dilakukan secara sistematis dan terorganisir yang sulit untuk dibongkar oleh aparat penegak hukum, oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode untuk memberantasnya salah satunya yaitu dengan bantuan peran Justice Collaborator yang nantinya memperoleh reward berkat bantuannya terebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat tidaknya permohonan status Justice Collaborator ditolak oleh pengadilan tingkat Banding dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat Banding dalam mengabulkan dan menolak permohonan status Justice Collaborator terhadap SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dapat menolak status Justice Collaborator yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Tinggi tingkat Banding memiliki fungsi korektor. Terdapat perbedaan pertimbangan dari kedua putusan dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis sedangkan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi, dan filosofis.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption as white collar crime was conducted systematically and organized which was difficult to be dismantled by law enforcement officers, therefore need a method to eradicate it one of them is the support of the Justice Collaborator role that that will receive reward for his assistance. This study aims to analyse can or not status request Justice Collaborators rejected by the Court of Appeal and to know the conformity of judge consideration between the District Court and the Court of Appeal to approve or reject the status of Justice collaborator towards SEMA No. 4 of 2011 and Law No. 31 of 2014. The method used in the study is normative juridical with a comparative approach method, and the research specification is prescriptive. Results of study indicate that the judges Court of Appeals in Decision No. 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI can reject the status of Justice Collaborator that has been granted by the Central Jakarta District Court because the High Court of Appeal has the function corrector. There are differences in consideration of both decisions in this case the District Court only considers juridical and sociological aspects whereas the High Court has considered the juridical, sociological, and philosophical aspects.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman