Update Artikelilmiah: 27720

YONATHAN KARUNIA WALUYO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Salah satu wujud keaktifan hakim dalam menangani suatu perkara, yaitu timbulnya dissenting opinion dalam suatu putusan. Dissenting opinion merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan putusan mayoritas anggota majelis hakim. Berkaitan dengan dissenting opinion dalam Putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI terdakwa atas nama Frederich Yunadi sebagai advokat telah merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Atas dasar hal tersebut, terdapat dissenting opinion yang diajukan oleh salah satu anggota majelis hakim karena putusan yang telah diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim dirasa belum memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif, yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum maupun norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, dapat ditarik kesimpulan bahwa dissenting opinion yang diajukan oleh salah satu hakim anggota majelis lebih tepat dari pada putusan mayoritas majelis hakim. Selain itu dissenting opinion dalam Putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum dalam penjatuhan pidana terdakwa, namun adanya dissenting opinion tersebut membawa akibat nilai-nilai positif dan negatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
DISSENTING OPINION FOR OBSTRUCTING CASE OF
CORRUPTION INVESTIGATIONS IN APPEAL DECISIONS
(Judicial Review of Decision Number 23 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.DKI)
The activeness of judges in examining, judging and deciding a criminal act of corruption is very important to eradicate corruption. Dissenting opinion in a decision is one of form judges’ activeness in facing case. Dissenting opinion is an opinion or a decision written by a judge or more who disagrees with the decision of the majority of the members of the panel of judges. In connection with dissenting opinion in decision number 23 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.DKI the defendant Frederich Yunadi also an Advocate has obstruct the process of investigation the corruption of e-KTP conducted by Setya Novanto. Based on this, there was a dissenting opinion submitted by a member of the judges, because the decision taken by the majority of the panel of judges was not considered to have fulfilled the element of justice. This study uses normative juridical research methods with prescriptive research specifications, namely by studying the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. The type of data used is secondary data obtained through literature study. Furthermore, the data analysis method in this research uses descriptive analytical method with a qualitative approach. Based on the results of research conducted by the author of the Decision Number 23 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.DKI, it can be concluded that the dissenting opinion submitted by one of the panel of judges is more appropriate than the decision of the majority of judges. In addition, the dissenting opinion in the decision did not result in legal consequences in the conviction of the defendant, but the presence of the dissenting opinion resulted in positive and negative values in the justice system in Indonesia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman