Update Artikelilmiah: 27592

SEPTI DWI HARIYANTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan guna menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi.  Salah satu permasalahan yang hari ini hadir di masyarakat adalah permasalahan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu pemerintah berupaya menghadirkan solusi dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam rangka mendorong peningkatan layanan pendidikan.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara mendalam implementasi sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 pada tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Purbalingga, SMA Negeri 1 Padamara, dan SMA Negeri 1 Bukateja. Metode analisis yang digunakan adalah interaktif, keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Teori yang digunakan yaitu dengan mengadaptasi model Implementasi menurut Ripley dan Franklin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 pada tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Purbalingga sudah terlaksana dengan baik. Petunjuk pelaksanaan mudah dipahami oleh para implementor. Namun, bagi masyarakat masih membutuhkan penyesuaian. Prosentase masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran online secara mandiri di SMA Negeri 1 Padamara hanya mencapai 5% dan 40% di SMA Negeri 1 Bukateja. Persebaran calon peserta didik baru sudah tercapai namun jumlah siswa berprestasi masih di dominasi oleh SMA Negeri 1 Purbalingga dengan predikat sekolah terbaik di Kabupaten Purbalingga. Kendala eksternal organisasi yang mempengaruhi implementasi adalah Surat Keterangan Tidak Mampu tidak valid yang di keluarkan oleh kantor kecamatan, rendahnya sosialisasi dari SMP kepada murid yang akan lulus dan orang tua yang memaksa sekolah untuk menerima anaknya meskipun tidak memenuhi syarat.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Public policy are activities carried out by a person or group of people to make the goal to solve the problems that we faced. One of the questions today in the community is the issue of educational equity. Minister of Education and Culture Regulation Number 14 of 2018 Regarding Acceptance of New Students to make sure acceptance of new students to support improvement education services. The purpose of this study is to study and discuss the carry out a new student admission system based on Minister of Education and Culture Regulation No. 14 of 2018 at the high school level in Purbalingga Regency. The research method used is descriptive qualitative research. The research locations are Public Senior High School 1 Purbalingga, Public Senior High School 1 Padamara, and Public Senior High School Negeri 1 Bukateja. The analytical method used is interactive, the validity of the data is tested by source triangulation. The theory used is to adapt the Implementation model according to Ripley and Franklin.
The results showed that in general the process of implementing a new student admission system based on the Minister of Education and Culture Regulation No. 14 of 2018 at the Senior Highschool level in Purbalingga Regency was well implemented. The implementation instructions are easily understood by the implementors. However, for the community it still needs adjustments. The percentage of people who have registered online independently at 1 Senior Highschool Purbalingga only reaches 5% and 40% at 1 Senior Highschool Bukateja. The distribution of prospective new students has been achieved but the number of outstanding students is still dominated by 1 Senior Highschool Purbalingga with the title of the best school in Purbalingga Regency. The external organizational constraints affecting implementation were the invalid Statement Letters of Poverty issued by the sub-district office, the low level of socialization to junior high schools students who were about to graduate and parents who forced schools to accept their children even though they did not meet the requirements.

Keywords: Implementation, New Student Admission System, Minister of Education and Culture Regulation.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman