Update Artikelilmiah: 27397

IRA MAYA AZHARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana interaksi dan kepentingan actor dalam menjalankan politik implementasi Peraturdan daerah No. 17 Tahun 2017 di Kota Bekasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kontruktivisme, serta menggunakan prespektif institusionalisme dan pendekatan penelitian studi kasus. Dalam pemilihan informan, peneliti ini menggunakan dua teknik pemilihan informan diantaranya adalah teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Konsep Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Relasi Aktor, Politik Implementasi Kebijakan, dan Tata Kota dan Perparkiran. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Perda. Karena tidak dijalankan sebagaimana seharusnya oleh pelaksana progam kebijakan. Dalam hal ini Implementasi Perda No. 17 Tahun 2017 ini melibatkan aktor formal yaitu Dishub, Bapenda. Adanya interaksi aktor ditunjukkan oleh masing-masing aktor dalam melihat permasalahan terkait pembagian tugas untuk pelaksanaan parkir dan pemungutan retribusi. Dalam pembagian tugas antara Dishub dan Bapenda yang masih tumpang tindih dalam pelaksanaanya di lapangan Hal ini membuat komunikasi kedua aktor tersebut kurang berjalan dengan efisien dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Dengan demikian interaksi aktor yang ada dalam implementasi Perda No.17 Tahun 2017 sarat akan nilai-nilai kepentingan yang terjalin melalui relasi masing-masing aktor. Relasi masing-masing aktor yang terlibat dalam politik implementasi Perda No17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir di Kota Bekasi telah terbentuk melalui kepentingan ekonomi. Masalah dalam penyelenggaraan parkir yang masih belum berhasil sesuai dengan Perda yang ada dikarenakan tidak adanya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan parkir. Serta adanya juru parkir tidak resmi atau liar ini membuat Pendapatan Asli daerah dari retribusi parkir kurang maksimal. Dengan adanya retribusi yang dihasilkan dari penyelenggaraan parkir di Kota Bekasi ini menjadi salah satu factor pendukung Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan banyak keuntungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana formal yaitu Dishub dan Bapenda masih belum bekerja secara maksimal, serta dengan adanya keterlibatan aktor pelaksana non-formal yaitu organisasi masyarakat juga menjadi kendala dalam keberhasilan implementasi Perda.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The results of this research article aim to describe how the interaction and interests of the actor in conducting the political implementation of regional Peraturdan District No. 17 year 2017 in Bekasi city. 
The method used in this research is a qualitative method of using a paradigm of contractivism, as well as the use of institutional institutionalism and a case studies research approach. In the informant elections, the researchers used two of the informant selection techniques including the purposive sampling technique and the snowball sampling. The collection of data used in the research itself is done by observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The thought frameworks used in this study include the concept of public policy, public policy process, implementation of policies, actors relations, policy implementation politics, and city governance and parking. 
The results showed that the implementation of local Regulation No. 17 of 2017 concerning the maintenance and retribution of the implementation parking does not match what is set in the local regulation. Because it is not executed as intended by policy implementation. In this case the implementation of regional regulation No. 17 of 2017 is involving a formal actor, Dishub, Bapenda. The interaction of actors is demonstrated by each actor in viewing issues related to the Division of duties for the implementation of parking and the collection of retribution. In the division of the task between Dishub and Bapenda which is still overlapping in the implementation in the field this makes the communication of both actors less efficient in carrying out their duties in the field. Thus the interaction of actors in the implementation of local regulation No. 17 year 2017 is full of values of importance intertwined through the relationship of each actor. The relationship of each actor involved in the political implementation of Perda No17 year 2017 about the maintenance and retribution of parking in the city of Bekasi has been formed through economic interests. Problems in the maintenance of the parking that still has not succeeded in accordance with the existing Perda because of the absence of supporting facilities in the implementation of parking. As well as the presence of unauthorized or illegal parking, this local revenue from parking retribution is less than maximum. With the retribution resulting from the maintenance of parking in the city of Bekasi became one of the factors supporting the government of Bekasi city gain many advantages. It shows that the formal executor of Dishub and Bapenda is still not working optimally, as well as with the involvement of non-formal implementing actors that the community organization is also a constraint in the success of implementation Local regulations.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman