Update Artikelilmiah: 27219

MEGA AFIFAH PUTRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 (pasal 4), disebutkan perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJMDes untuk jangka waktu enam tahun dan RKPDes untuk jangka waktu satu tahun. Salah satu tujuan dan manfaat disusunnya RKPDes adalah sebagai dasar penyusunan APBDes. Penetapan RKPDes dan Daftar Usulan RKPDes diselenggarakan oleh Kepala Desa dalam Musrenbangdes, di mana diikuti oleh pemerintah desa, BPDes, dan masyarakat. Desa Susukan sudah menyusun RPJMDes dan APBDes. Dari kedua dokumen itulah dapat dilihat bagaimana keterkaitan peraturan yang satu dan yang lainnya serta kejadian yang ada di lapangan.
Penelitian ini menggunakan konsep konsistensi dari Jurnal Principles Of Good Regulation, dikutip oleh Fitz Gerald dan Bange (2007), pada tabel Policy-maker’s. Berfokus pada konsistensi yang ditimbulkan dari keterkaitan APBDes dengan RPJMDes dalam perencanaan penganggaran pembangunan di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pemilihan informan dengan purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan melalui RPJMDes dan APBDes di Desa Susukan, masih belum menunjukkan kesesuaian yang maksimal. Masih banyak program yang seharusnya tidak perlu dianggrakan dan cenderung overlapping. Serta kemampuan pengetahuan dalam merumuskan sampai pelaksaan masih belum maksimal karena tidak ada nya SOP.
Kesimpulan penelitian ini adalah dari ke empat sub aspek konsistensi yang dikutip dari Fitz Gerald dan Bange (2007), masih terdapat tiga sub aspek yang belum maksiman dalam konsistensi perencanaan APBDes di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Tiga aspek itu adalah pertimbangan peraturan yang diusulkan, dapat diprediksi, dan penerapan instansi penegak peraturan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In Permendagri No. 114 of 2014 (article 4), it is mentioned that village development plans are arranged in a long term covering RPJMDes for a period of six years and RKPDes for a period of one year. One of the objectives and benefits of the preparation of the RKPDes is as a basis for the preparation of the APBDes. Determination of the RKPDes and Proposed List of RKPDes are held by the Village Head in the Musrenbangdes, which is followed by the village government, BPDes, and the community. Susukan Village has prepared RPJMDes and APBDes. From the two documents, it can be seen how the relationship between one and the other regulations and events in the field.
This research uses the concept of consistency from the Journal of Principles Of Good Regulation, quoted by Fitz Gerald and Bange (2007), in the Policy-maker’s table. Focusing on the consistency arising from the linkage of the APBDes to the RPJMDes in the planning of development budgeting in Susukan Village, Sumbang District, Banyumas Regency. This research uses descriptive qualitative methods and techniques for selecting informants with purposive sampling and snowball sampling. Data collection is done by in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis method uses an interactive analysis method.
The results showed that the consistency of development planning and development budgeting through the RPJMDes and APBDes in Susukan Village, has not yet shown maximum suitability. There are still many programs that should not need to be budgeted and tend to overlap. As well as the ability of knowledge in formulating until implementation is still not optimal because there is no SOP.
The conclusion of this research is from the four sub-aspects of consistency quoted from Fitz Gerald and Bange (2007), there are still three sub-aspects that are not maximized in the consistency of APBDes planning in Susukan Village, Sumbang District, Banyumas Regency. The three aspects are consideration of proposed regulations, predictability, and application of regulatory enforcement agencies.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman