Update Artikelilmiah: 27036

ANNEESHA EKA AMALIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Korupsi adalah masalah dalam perekonomian bagi setiap bangsa didunia, dimana di Indonesia sendiri, kejahatan tindak pidana korupsi  sudah merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya memerlukan upaya khusus, baik dari proses peradilannya maupun dari penegak hukumnya. Di Indonesia kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 instansi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana korupsi dan akan menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh KPK yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi terlebih lagi kasus operasi tangkap tangan merupakan kewenangan KPK untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hambatan yang ditemui adalah ada pada faktor hukumnya yang tidak mengatur dengan jelas jangka waktu penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan budaya hukum dimana masih banyak aparat penegak hukum yang dengan semena-mena menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption is a problem in the economy of every nation in the world, where in Indonesia itself, crime of corruption have become extraordinary crimes, so handling them requires special efforts, both from the judicial process and from law enforcement. In Indonesia the authority to investigate criminal acts of corruption belongs to three law enforcement agencies namely the Police, Attorney General and Indonesia’s Corruption Eradication Commission. The investigation stage is one of the important parts of the stage that must be passed to get to a proof of corruption and will produce a decision that is able to approach the material truth. Therefore, the existence of the investigation stage cannot be separated from the existence of statutory provisions governing criminal acts of corruption whose investigation was carried out by Indonesia’s Corruption Eradication Commissionas stipulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The research method used is sociological juridical with descriptive research specifications. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were obtained from literature studies. The data obtained is then processed and analyzed using qualitative methods and presented in the form of a systematic description. The results of the study indicate that the corruption cases, moreover cases of arrestoperations are the authority of Indonesia’s Corruption Eradication Commissionto carry out investigations, inquiries, and prosecutions. The obstacles encountered were legal factors that did not clearly regulate the duration of investigations conducted by Indonesia’s Corruption Eradication Commissionand thelegal culture in which there were still many law enforcement officers who arbitrarily used their positions for personal gain.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman