Update Artikelilmiah: 26930

SITA SESARIA ANJANGSARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dalam hal timbulnya suatu utang-piutang macet antara Kreditur dan Debitur, kepailitan tidak jarang menjadi pranata yang digunakan sebagai jalan keluar dari penyelesaian proses utang-piutang yang macet. UUK-PKPU hanya mengkategorikan pihak yang dapat dinyatakan pailit dengan sebutan “Debitur”. Dalam proses kepailitan, hal ini menimbulkan resiko pada Penjamin (borg), manakala dimungkinkan diajukannya gugatan kepailitan kepada Penjamin (borg) tanpa dipailitkannya Debitur utama terlebih dahulu ataupun sekaligus bersama-sama dengan Debitur utama dalam satu putusan. Kasus yang berkaitan dengan latar belakang di atas salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini pada faktanya memungkinkan bagi Penjamin (borg) dipailitkan tanpa Debitur utama terlebih dahulu ataupun sekaligus bersama-sama dengan Debitur utama dalam satu putusan. Sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Abtrak (Bhs. Inggris)

When there is bad debt between the Creditor and the Debtor, bankruptcy is often the way to settle bad debts. Bankruptcy Law Number 37 of 2004 only categorizes parties that can be declared bankrupt as "Debtors". In the bankruptcy process, this poses a risk to the Guarantor (borg), because it is possible to submit a bankruptcy to the Guarantor (borg) without the bankruptcy of the main Debtor first or together with the main Debtor in one court ruling. Cases that relating to this background are contained in the Supreme Court Decision Number 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
The method that used in this research is normative juridical with descriptive research specifications. Data sources that used are secondary data in the form of laws and regulations, and literature that relating to the subject. The data collection method was carried out with a literature study and documentary study, the data obtained would be presented with a narrative text, and the method of data analysis was carried out in a qualitative normative manner.
Based on the results of the study, the results of the study indicate that the current regulation in fact allows for the Guarantor (borg) to be bankrupt without the main Debtor first or at the same time together with the main Debtor bankrupt in one court ruling. As a case study, this thesis investigates the bankruptcy case in the Supreme Court Decision Number 808 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2017.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman