Update Artikelilmiah: 26758

QOTRUNNADA RAHMA FIRDAUSY

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan elemen yang cukup penting dalam pemerintahan desa. Sebagai elemen yang cukup penting dalam sebuah pemerintahan desa yang menjadi penggerak kehidupan demokrasi, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah permasalahan yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsian sejauh mana capaian kinerja Badan Permusyawaratan Desa Karangrau Sokaraja dalam perencanaan pembangunan desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja BPD Karangrau dalam perencanaan pembangunan dilihat dari aspek produktivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan bekerjasama dengan pemdes belum cukup baik. Hal tersebut dikarenakan masih kurang nya koordinasi antara ketua dengan anggota BPD dan ketidakjelasan fungsi sehingga BPD dianggap hanya sekedar “pemberi tandatangan”, kurang nya kemampuan BPD dalam mengelola kebutuhan masyarakat menjadi sebuah program pembangunan dan kurang nya akuntabilitas dari BPD juga dianggap sebagai indikasi buruk nya kualitas kinerja BPD Karangrau.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In carrying out village development, organizing is needed which is able to move the community to be able to participate in carrying out village development administration. The Village Consultative Agency (BPD) is a fairly important element in the village governance. As an important element in a village government that drives the life of democracy, the presence and performance of BPDs are still covered by a number of problems that have the potential to backfire on the democratization process. This study aims to describe the extent of the performance of the Karangrau Sokaraja Village Consultative Body in village development planning. The method in this study uses qualitative methods. The results of this research indicate that the performance of the Village Consultative Agency of Karangrau in development planning seen from the aspects of productivity, responsiveness, accountability, and collaboration with the village government is not good enough. This is because there is still lack of coordination between the chairman and BPD members and unclear functions so that the BPD is considered merely a "signatory", the BPD's lack of ability to manage community needs into a development programs and lack of accountability from BPD is also considered an indication of poor quality performance of the Karangrau BPD.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman