Update Artikelilmiah: 26757

DIAS INTAN ANUGRAH PRASCANIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan Dinas Perhubungan dan mengetahui faktor penghambat dalam Implemetasi Kebijakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan di Terminal Kalibening.
	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Sasaran dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, serta pedagang (Wajib Retribusi). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Fokus penelitian ini adalah kepatuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam Implementasi Kebijaka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan di Terminal Kalibening dengan menggunakan Teori Randall B. Ripley dengan perspektif compliance. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sudah patuh dalam  Implementasi Kebijakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan di Terminal Kalibening namun  untuk standar pelaksanaan kebijakan, sanksi 2% bagi pedagang dan jangka waktu pembayaran sesuai yang tertulis dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah belum dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh faktor penghambat seperti terminal yang sepi pengunjung sehingga pedagang tidak membuka kiosnya yang kemudian berdampak pada sulitnya petugas penarik retribusi memungut retribusi kepada Wajib Retribusi.

Kata Kunci : 	Implementasi, kebijakan publik, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The existence of wide-ranging and responsible regional autonomy, makes the regions have the authority to regulate and manage their own government affairs. In relation to regional autonomy, the Regional Government cooperates with the Banjarnegara District Transportation Agency to collect levies on the use of the Wealth of Land and Buildings. The purpose of this study is to determine the compliance of the Department of Transportation and determine the inhibiting factors in the Implemetation of the Policy on the Use of Property Rights of Land and Buildings in the Kalibening Terminal.
The research method used is descriptive qualitative with the technique of selecting informants, namely purposive sampling. The targets in this study are the Banjarnegara District Transportation Agency, Revenue Agency, Financial Management, and Regional Assets, as well as traders (Mandatory Retribution). While data collection techniques use interviews, observation, and documentation which are then analyzed using an interactive analysis model. The focus of this research is the compliance of the Department of Transportation of Banjarnegara Regency in the Implementation of the Policy on the Use of Land and Building Assets in the Kalibening Terminal by using Randall B. Ripley's Theory with compliance perspective. To guarantee the validity of the data using source triangulation. The results showed that the Banjarnegara District Transportation Agency had complied with the Implementation of the Levies Usage Policy of Land and Buildings in the Kalibening Terminal but for the standard implementation of the policy, 2% sanctions for traders and payment terms as written in the Regional Retribution Decree had not been implemented properly which is caused by inhibiting factors such as a terminal that is empty of visitors so that traders do not open their kiosks which in turn has an impact on the difficulty of the retractor collecting fees levies on compulsory levies.

Keywords: Implementation, public policy, levies on the use of regional assets of land and building.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman