Update Artikelilmiah: 26659

INDRA KURNIAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat akta autentik, kewenangan notaris tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris. Notaris dalam pembuatan akta autentik, terkadang mengalami permasalahan yang mengarah ke tindakan malpraktik. 
Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan 3 (tiga) hal, yang pertama terdapat 3 (tiga) unsur komulatif notaris dapat dikatakan malpraktik, yaitu bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari tugas notaris, adanya kelalaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil. Kedua, pertanggungjawaban notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika yang akan ditanggung oleh notaris bila mereka melakukan tindakan malpraktik. Ketiga, proses penyelesaian sengketa malpraktik yang diduga dilakukan oleh notaris dapat melalui Majelis Pengawas Notaris, namun tidak menutup kemungkinan notaris tersebut dapat diproses di Peradilan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

A notary is a public official who is authorized by the state to make an authentic deed, the authority of this notary has been regulated in the Act of Notary (UUJN) and the Code of Ethics for Notary. Notary in making authentic deeds, solving challenges that lead to malpractice.
The data used are secondary data and primary data as a complement to secondary data. The method used in this study is a method that discusses normative juridical.
The results of the study concluded that 3 (three) things, the first obtained 3 (three) not notary can be solved malpractice, namely the forms of denial or simplification of the ability of the notary's duty, the existence of negligence that can be accounted for and proven to cause material and / or immaterial. Second, notary responsibility in actions taken by malpractice that can be accounted for based on law and also moral will be borne by the notary when they carry out malpractice actions. Third, the process of resolving malpractice carried out by a notary can be done through the Notary Supervisory Board, but cannot close the approval that can be received in the Court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman