Update Artikelilmiah: 26624

LITA WULANDARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dengan akta notaris diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 dan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan bentuk SKMHT yang dibuat di hadapan notaris dan untuk menganalisis penerapan serta akibat hukum pengaturan bentuk SKMHT yang dibuat di hadapan notaris di Kabupaten Banyumas.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Hasil Penelitian yang diperoleh adalah bahwa bentuk SKMHT dengan akta notaris yang tepat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN nomor 2 tahun 2014. Pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta notaris terdegradasi sebagai akta di bawah tangan (Pasal 41 UUJN Nomor 2 tahun 2014) dan berakibat hukum tidak terpenuhinya asas publisitas, Hak Tanggungan pun tidak akan lahir sehingga kreditur tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegangnya (droit de preference).

Abtrak (Bhs. Inggris)

The form of a Power of Attorney Imposing Mortgage Rights (SKMHT) made with a notarial deed is regulated in Article 96 paragraph (1) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 and Article 38 of Notary Position Law Number 2 of 2014.
This study aims to analyze the arrangement of SKMHT forms made before a notary public and to analyze the application and legal consequences of regulating the SKMHT form made before a notary in Banyumas Regency.
This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach.
Research results obtained are that the form of SKMHT with an appropriate notary deed is as regulated in Article 38 UUJN number 2 of 2014. Violations of these provisions cause the notary deed to be degraded as a deed under the hand (Article 41 UUJN Number 2 of 2014) and the result is the law does not fulfillment of the principle of publicity, the Mortgage will not be born so that the creditor does not have a position that takes precedence or precedence to the holder (droit de preference).

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman