Update Artikelilmiah: 26606

APRILLIA GALUH ANGGUN P

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keberadaan PGOT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat-istiadat, dan mengganggu keindahan serta ketertiban umum. Masalah tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa bahwa Dinas Sosial merupakan salah satu pihak yang ikut serta dalam penanganan PGOT. Dan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT). Peneitian ini merujuk pada teori pengukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Dinsospermades dalam penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas termasuk baik dilihat dari 5 (lima) indikator yaitu; 1) Produktivitas Dinsospermades Kabupaten Banyumas sudah mampu memberikan penanganan kepada PGOT, 2) Kualitas Pelayanan dapat dilihat dari adanya rumah singgah, pendampingan pengantaran pulang, kerjasama antara instansi lain, pengecekan kesehatan dan mengadakan pelatihan keterampilan, 3) Responsivitas Dinsospermades dengan adanya lapak aduan untuk menampung keluhan, 4) Responsibilitas dalam penanganan PGOT yaitu dengan adanya pedoman berupa  Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat, 5) Akuntabilitas dibuktikan dengan adanya pembuatan laporan pada setiap kegiatan dan setiap akhir tahun. Namun masih terdapat kendala dalam penanganan PGOT yaitu sulitnya mengubah pola pikir/mindset PGOT untuk tidak menjadikan mengemis sebagai pekejaan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The existence of PGOT is considered as an act that is contrary to laws and regulations, religious teachings, customs, and disturbs the beauty and public order. The problem cannot be left alone by the Regional Government, especially in this case the Social Service, Community Empowerment and Village District of Banyumas. According to the Banyumas Regency Regulations Number 67 Year 2018 regarding the position of the organizational structure, duties and functions as well as the work procedures of the social service community and village empowerment that the Social Service is one of the parties participating in the handling of PGOT. And what was studied in this study was how the Social Service Office of the Community Empowerment and the Village of Banyumas Regency in handling beggars, homeless people and displaced people (PGOT). This research refers to the theory of performance measurement according to Agus Dwiyanto. The results showed that the performance of Dinsospermades in handling PGOT in Banyumas Regency was considered good in terms of 5 (five) indicators namely; 1) Productivity of Dinsospermades of Banyumas Regency has been able to provide treatment to PGOT, 2) Service Quality can be seen from the presence of halfway houses, escort assistance, cooperation between other agencies, health checks and conducting skills training, 3) Responsibility of Dinsospermades with presence of complaints booths to accommodate complaints, 4) Responsibility in the handling of PGOT is the existence of guidelines in the form of Banyumas Regency Regulation No. 16 of 2015 concerning Community Diseases, 5) Accountability is proven by making reports on each activity and at the end of each year. But there are still obstacles in handling PGOT that is the difficulty of changing the mindset / mindset of PGOT not to make begging as a job.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman