Update Artikelilmiah: 26097

FADLI SABRAN JAMILLA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami konflik politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang serta memahami faktor-faktor penyebab konflik politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalisme dan paradigma kontruktivisme, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanggar Perjanjian Kerjasama Nomor 4 Tahun 2009 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pemanfaatan Lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Kota Bekasi, pasal 9 tentang pengeloaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dilaksanakan seperti sarana dan prasarana serta aspek sosial untuk masyarakat sekitar TPST Bantar Gebang akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau disalahkan atas tuduhan dari Pemerintah Kota Bekasi karena ada pihak swasta juga yang mengelola TPST Bantar Gebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalahkan pihak swasta (PT. Godang Tua Jaya) sebagai pengelola atau operator yang mengelola TPST Bantar Gebang akibatnya,karena tidak adanya fasilitas saarana dan prasarana serta aspek sosial masyarakat sekitar TPST Bantar Gebang yang menjadi dampaknya seperti, pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan berbagai penyakit yang ditimbulkan ke masyarakat sekitar TPST Bantar Gebang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research-based paper aims at. to describing and understanding political conflict Provincial Government of Jakarta with City Goverment of Bekasi about waste managementin in intergrated Garbage dumpt Bantar Gebang and to understanding factors that cuases polical conflict between Provincial Goverment of DKI Jakarta and City Goverment of Bekasi about waste management in Bantar Gebang.  By using a qualitative method and case study approach in the framework of the structuralism perspective and the constructivism paradigm, the result of the research reveals that The Provincial Government of DKI Jakarta violates the Cooperation Agreement Number 4 of 2009 between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Bekasi City Government regarding the Utilization of the Bantar Gebang Bantar Gebang Integrated Waste Processing Land (TPST), article 9 concerning the management of the Bantar Gebang Integrated Waste Processing Site (TPST). The DKI Jakarta Provincial Government's obligations are not implemented such as facilities and infrastructure as well as social aspects for the community around the Bantar Gebang TPST, however, the DKI Jakarta Provincial Government does not want to be blamed for accusations from the Bekasi City Government because there are private parties also managing the Bantar Gebang TPST. The Provincial Government of DKI Jakarta blames the private sector (PT. Godang Tua Jaya) as the manager or operator that manages the Bantar Gebang TPST as a result, due to the lack of saarana facilities and infrastructure as well as the social aspects of the community around the Bantar Gebang TPST which are affected, such as environmental pollution, air pollution and various diseases caused to the community around Bantar Gebang TPST.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman