Update Artikelilmiah: 26093

YANUAR YUSUF RAMADAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemeriksaan  suatu perkara diadili dan dilakukan di pengadilan yang berhak atau berwenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif. Pada umumnya suatu tindak pidana diadili ditempat dimana suatu tindak pidana tersebut dilakukan (locus delictie) sesuai dengan Pasal 84 KUHAP. Namun secara hukum terdapat pengecualian terhadap Pasal 84 KUHAP. Pengecualian tersebut terdapat pada Pasal 85 KUHAP yang menyatakan jika keadaan suatu daerah tidak mengizinkan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu perkara maka Mahkamah Agung berhak mengusulkan pengadilan lain untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Usulan Mahkamah Agung itu sesuai dengan usulan Ketua Pengadilan daerah itu atau Kepala Kejaksaan Negeri. Dengan adanya hal tersebut memungkinkan adanya faktor daerah tidak mengizinkan sehingga mengakibatkan terjadinya pelimpahan kewenangan ke pengadilan negeri yang berwenang berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah data sekunder berupa putusan pegadilan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.
Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan perkara ini terjadi di Polres Banyumas di kota Purwokerto dan seharusnya yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga perkara ini terjadi pelimpahan kewenangan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Examination of cases is carried out in court and carried out in courts that are entitled or tried based on absolute competence or relative competence. An offense was tried in the place where the crime was committed (locus delictie) in accordance with Article 84 of the Criminal Procedure Code. Article 84 of the Criminal Procedure Code. Exceptions are in accordance with Article 85 of the Criminal Procedure Code which states that if an area does not allow a court to decide a case, the Supreme Court has the right to request another court to permit and try a case. Supreme Court Proposal in accordance with the approval of the Chair of the Regional Court or Head of the District Prosecutor's Office. This allows unapproved regional factors to permit delegation of authority to the district court approved based on a Supreme Court decision.
This type of research is normative juridical research, namely by examining secondary data in the form of judicial decisions, using the method of legislative approach, conceptual approach and case approach. The data used in this study were obtained through a literature study of the literature and legislation.
In this case the Public Prosecutor charged under Article 85 of the Criminal Procedure Code and the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 109 / KMA / SK / V / 2017 dated 29 May 2017 concerning the Appointment of the East Jakarta District Court, while this case occurred at Banyumas Police Station in Purwokerto City and should be authorized to try, namely the Purwokerto District Court, so that this case occurs from the Purwokerto District Court to the East Jakarta District Court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman