Update Artikelilmiah: 26032

MUHAMAD ISMU AZHOM

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kekerasan seksual terhadap anak mengalami kenaikan dan terjadi di dalam rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hak anak sebagai korban tindak pidana, hingga dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban anak kekerasan seksual dalam rumah tangga.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Jenis dan sumber data adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa kepustakaan. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data, dan kategorisasi data, dengan metode penyajian data berbentuk teks naratif dan metode kualitatif.
Hasil penelitian mununjukkan bahwa, perlindungan yang diberikan oleh LPSK lebih pada perlindungan hukum secara represif seperti pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis, dan psikologis. Perlindungan yang diberikan dengan kerjasama yang dibuat oleh LPSK dengan lembaga-lembaga terkait yang menunjang pemenuhan hak-hak korban. Faktor yang menjadi penghambat LPSK dapat dilihat dari aspek Struktur hukum berupa keterbatasan psikolog yang memiliki spesialisasi anak di daerah terpencil, lamanya penetapan anak sebagai terlindung LPSK oleh Ketua Pengadilan Negeri, sikap aparat penegak hukum kurang memberikan rasa nyaman, serta minimnya program kerja pada pihak ke-tiga yang berorientasi pada rehabilitasi Psiko-sosial bagi korban anak. Adapun dari aspek-aspek bahwa dalam substansi hukum, PP No. 7 Tahun 2018 dan SOP No. 1 Tahun 2010 mengharuskan pihak korban menunjukkan bukti kerugian materiil dalam pengajuan restitusi, sedangkan dari aspek kultur hukum yaitu pandangan masyaratakat bahwa kekerasan seksual merupakan aib, sifat ketergantungan secara ekonomi dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari pihak korban.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
THE ROLE OF WITNESS AND VICTIMS PROTECTION INSTITUTION IN PROVIDING LEGAL PROTECTION ON CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD SCOPE

The number of sexual violence towards children are increase every year, and most of them are occurs within the household scope. Various efforts have been made either by issuing law constitution that accommodates children's rights as victims on criminal acts, until the establishment of the Witness and Victim Protection Institution (LPSK). The purpose of this study is to find out the role of LPSK in providing legal protection on childers as victims of sexual violence in the household scope.
The approach method used in this study is juridically sociological, with descriptive research specifications, and research is located at  Witness and Victim Protection Institution, Jakarta.  The determination of Informants in this research using Purposive Sampling. Types and sources of data are primary data and secondary data. The method to collect the data consists of primary data which gained by interviews and secondary data which gained by library studies. The data processing methods are consist of reducted data, displayed data, and data categorization, and data presentation method  in the form of narrative texts and qualitative analysis methods. 
The results of the research show that the protection provided by LPSK more on repressive legal protection such as the fulfillment of procedural rights, physical protection, medical assistance, and psychological. The protection provided by LPSK is inseparable from the collaboration made by LPSK with relevant institutions that support the fulfillment of victims' rights such as hospitals, the Indonesian Psychological Institute, the Indonesian Police, the District Attorney, and the Court. Factors that hinder the performance of LPSK can be seen from the aspect of legal structure such as the limits number of child specialist psychologists in remote areas, the length of termination that the child is protected by the LPSK by the Head of the District Court, the attitude of law enforcer who not giving enough comfort, and the lack of programs by third parties that oriented towards the psycho-social rehabilitation for child that become a victims. As for the aspects that in the legal substance, PP No. 7 of 2018 and SOP No. 1 of 2010 requires the victims to show evidence of material loss in the request for restitution, while from the culturally legal aspect that is the view from community that sexual violence is a disgrace, the nature of economic dependence and lack of knowledge and victim's comprehension.

Keywords: LPSK, protection, sexual violence, children, household.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman