Update Artikelilmiah: 25433

ALDY PUJI HIMAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengkaji tentang gerakan buruh yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di Kabupaten Purwakarta.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan studi kasus.  
	Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai gerakan sosial dan politik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam memperjuangkan upah yang layak.  Selain itu, tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang gerakan buruh.
	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan FSPMI menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 didasari oleh beberapa alasan yaitu dengan berlakunya regulasi ini, kenaikan upah hanya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga akan mendelegitimasi peran serikat buruh dalam menentukan upah.  Kedua, tidak adanya perundingan di dewan pengupahan baik tingkat nasional hingga kabupaten dalam penentuan upah.  Padahal setiap tahunnya, dewan pengupahan selalu melakukan perundingan dalam menetapkan upah berdasarkan survei kehidupan hak layak yang dilakukan setiap tahunnya.  Hal ini tidak terjadi lagi karena mekanisme pengupahan saat ini menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta bukan lagi berdasarkan survei kehidupan hak layak.
	Berbagai strategi telah dilakukan oleh FSPMI baik ditingkat pusat, maupun tingkat daerah.  Selain itu, aksi demo juga dilakukan untuk menekan pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.  Walaupun sampai saat ini masih berlaku, tetapi perlawanan atas penolakan ini masih berlanjut.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This studies is about labor action namely Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) which they resist government policy number 78 year 2015 about labor payment in Purwakarta Regency. This studies is focused on FSPMI strategy and reason why they resist government policy number 78 year 2015 about labor payment in Purwakarta Regency.
	This studies use qualitative method with constructivism paradigm and case study approach. The purpose of this studies is to understand FSPMI politic and social action which is how they fight for decent wage. This studies hopefully also give worthy information and knowledge about labor action.
	The result of this studies consists of the reason why FSPMI resist government policy. First, the reasons why government increase labor’s wage are based on inflation and economic growth which would weaken labor union’s power in determining decent wage. Second, there is no council meeting for taking action in determining labor’s wage. The board used to have council meeting every year for fixing labor’s problem and its based on proper rights survey. Now, to determine labor’s wage are based on inflation and economic growth.
	FSPMI is known for their fight for labor’s right. They did many course of action such as oppressing government to remove their policy which is number 78 year 2015. Although the policy is still happening, the resistance for the policy is still alive.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman