Update Artikelilmiah: 25323

BAGUS ALDO SASONGKO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berjudul “Relasi Aktor Dalam Implementasi Kartu Indonesia Pintar Di Desa Karangrau Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas” Program KIP di Kabupaten Banyumas sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016, di mana pada tahun 2017 Kabupaten Banyumas mendapatkan bantuan KIP untuk diserahkan kepada 3,317 anak. Pelaksanaan program KIP diharapkan dapat membantu anak yang tidak mampu secara ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dapat menekan angka putus sekolah khususnya di desa-desa. 
Hasil penelitian mengungkapkan implementasi kebijakan KIP di desa Karangrau Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas telah menyalurkan dana KIP kepada 86 siswa SD dan 80 siswa SMP. Proses dalam implementasi kebijakan KIP tersebut dilihat dari alur yang digambarkan dalam deskripsi implementasi KIP memerlukan waktu yang cukup lama dari pendataan, pengajuan hingga penerimaan dana KIP oleh siswa. Relasi aktor dalam implementasi kebijakan KIP di desa Karangrau terjadi baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Relasi aktor di tingkat atas adalah relasi aktor di tingkat kabupaten yang melibatkan dinas pendidikan kabupaten sebagai penyalur informasi daftar penerima KIP, yang selanjutnya di awasi dan dianggarkan oleh DPRD kabupaten Banyumas, dan Camat sebagai pihak pengawas dilingkungan kecamatan. Relasi aktor di tingkat bawah adalah relasi aktor di tingkat kecamatan dan desa yang melibatkan pemerintahan desa. Pemerintah Desa sendiri adalah pihak yang kurang bersinggungan dengan adanya kebijakan KIP, karena pihak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai penerima dan pendata yang memiliki wewenang dalam mendata dan merekomendasikan siswa penerima KIP yang selanjutnya di serahkan ke pada pihak UPK kecamatan, dan BRI Unit Kecamatan Banyumas merupakan satu-satunya bank yang menyalurkan langsung uang ke pada siswa penerima KIP didampingi guru dan pihak orang tua. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah relasi para aktor tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, rapat, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KIP saja, namun hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa actor dominan yang berpengaruh adalah pihak Sekolah karena dari alur implementasi dan aktor-aktor yang berperan justru pihak SD dan SMP lah yang memiliki wewenang untuk merekomendasikan dan melakukan pendataan siswa-siswa penerima KIP.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research entitled "Actor Relationship in the Implementation of Smart Indonesia Cards in Karangrau Village, Banyumas District, Banyumas Regency" The KIP program in Banyumas Regency has been implemented since 2016, where in 2017 Banyumas Regency received KIP assistance to be submitted to 3,317 children. The implementation of the KIP program is expected to be able to help children who are economically disadvantaged to be able to continue their education to a higher level, so as to reduce the dropout rate especially in villages.
	The results revealed that KIP policy implementation in Karangrau village, Banyumas District, Banyumas Regency had channeled KIP funds to 86 elementary school students and 80 junior high school students. The process in implementing the KIP policy seen from the plot described in the description of KIP implementation requires a considerable amount of time from data collection, submission to receipt of KIP funds by students. The relation of actors in the implementation of KIP policies in the village of Karangrau occurs both at the top and at the lower levels. The relation of actors at the top level is the relation of actors at the district level involving the district education office as a distributor of KIP recipient list information, which is then monitored and budgeted by the Banyumas Regency DPRD, and the Camat as the supervisor in the sub-district environment. The relation of actors at the lower level is the relation of actors at the sub-district and village levels that involve village government. The Village Government itself is a party that is not in touch with the existence of KIP policy, because the Primary and Secondary Schools as recipients and data collectors have the authority to record and recommend KIP recipient students, which are then submitted to the subdistrict UPK, and BRI Banyumas District Unit is the only bank that channels money directly to KIP recipient students accompanied by teachers and parents.
	The conclusion obtained in this study is that the relations of these actors are manifested in the form of cooperation, meetings, coordination and evaluation of the implementation of KIP policies only, but the results of the research show that the dominant actor influences is the School because of the flow of implementation and actors it is precisely the elementary and junior high schools that have the authority to recommend and collect KIP recipient students

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman