Update Artikelilmiah: 25290

MUHAMMAD ANJASENA PRIBOWO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Bandung Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG yang akan mengkonstruksi sengketa yang timbul dari IMB yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan dampak kerugian bagi warga Solokanjeruk Kabupaten Bandung dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Keputusan Objek Sengketa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam sengketa a-quo KTUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural dan AUPB yaitu Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Bupati Bandung dalam menerbitkan KTUN untuk PT. Kahatex tidak disertai dengan AMDAL sebagaimana telah diatur prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi objek sengketa menjadi batal. Di sisi lain terdapat implikasi yang timbul dari diterbitkannya IMB oleh Bupati Bandung untuk PT. Kahatex yaitu berupa kerugian materiil dari rusaknya rumah-rumah warga dan terganggunya kehidupan masyarakat sekitar bangunan pabrik PT. Kahatex di Kabupaten Bandung.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is based on the verdict of Bandung State Administrative Court Number 29 / G / 2014 / PTUN-BDG which will construct disputes arising from the IMB issued by the Bandung Regent as a State Administration Officer which has a detrimental impact on Solokanjeruk Bandung residents and analyzes judicial legal considerations in cancel the Dispute Object Decision.

The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal material in the form of relevant legislation and literature books.

The conclusions that can be drawn from this study, namely in the dispute of a-quo KTUN which is the object of dispute, is contrary to the laws and regulations, especially in the procedural and AUPB aspects, namely the Principles of Accuracy and Principle of Professionalism. This is based on the fact that the Regent of Bandung in issuing KTUN for PT. Kahatex is not accompanied by an AMDAL as has been regulated by the procedure in the legislation. Based on this, the KTUN which is the object of the dispute becomes null and void. On the other hand there are implications that arise from the issuance of IMB by the Regent of Bandung for PT. Kahatex is in the form of material losses from damage to people's homes and disruption of people's lives around the factory building of PT. Kahatex in Bandung Regency.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman