Home
Login.
Artikelilmiahs
25268
Update
DWI NOVIAN ARBI
NIM
Judul Artikel
PENANGANAN ATAS PERUSAKAN SITUS WARISAN DUNIA AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Tanggung jawab merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban atau dikenai sanksi atas hal tersebut. Dalam hukum internasional dikenal berbagai macam perkara yang dapat dituntut penegakannya di ranah internasional, salah satunya adalah kejahatan perang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penegakan hukum internasional atas kejahatan perang atas perusakan situs warisan dunia di Suriah dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari Konvensi hukum internasional. Buku – buku, karya tulis, koran dan sumber dari internet lainnya. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penegakan atas kasus perusakan situs warisan dunia di Suriah dapat dilaksanakan melalui tiga mekanisme yaitu melalui peraturan yang terdapat di konvensi jenewa 1949, melalui pengadilan ad hoc atau pengadilan campuran dan melalui International Criminal Court (ICC). Kendala yang dihadapi dalam penegakannya yang paling utama adalah karena belum diratifikasinya Statuta Roma 1998 sebagai dasar ICC oleh mayoritas negara di dunia sehingga belum bisa dijadikan kebiasaan internasional.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Responsibility is something that must be done by parties who have obligations or subject to sanctions for the matter. In international law there are various kinds of cases that can be demanded to be enforced in the international arena, one of them is war crimes. This study aims to determine the procedures for implementing international law enforcement for war crimes for the destruction of world heritage sites in Syria and find out the obstacles faced in its enforcement. This legal research is included in this type of research with a normative juridical approach. Research location at the Scientific Information Center, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Purwokerto. The type of data used is secondary data. This secondary data is obtained from the Convention on international law. Books, papers, newspapers and other sources from the internet. The technique of collecting data is through literature studies and research methods using qualitative methods. Based on the results of the study, enforcement procedures for cases of damage to world heritage sites in Syria can be implemented through three mechanisms, namely through regulations contained in the 1949 Geneva convention, through ad hoc courts or mixed courts and through International Criminal Court (ICC). The main obstacle faced in its enforcement is because it has not ratified the Rome Statute of 1998 as the basis of the ICC by the majority of countries in the world so that it cannot be used as an international custom.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save