Home
Login.
Artikelilmiahs
25251
Update
SEPTA ANDRIANSYAH
NIM
Judul Artikel
PERAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) MINOSAROYO DAN HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI) DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN CILACAP
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Artikel hasil penelitin ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan relasi aktor yang terkait dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan khususnya merujuk pada regulasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, serta menggunakan perspektif strukturalisme dan pendekatan studi kasus. Dalam menentukan pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Birokrasi, Kebijakan Publik, Relasi Kuasa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahka implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah khususnya mengenai kewenangan daerah dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Cilacap bisa disimpulkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah pada akhirnya kurang berjalan dengan masksimal khususnya dalam hal pengelolaan tempat pelelangan ikan. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur tentang tata kelola pelelangan ikan, tapi semangat dalam membangun daerah pada akhirnya terlepas karena pemerintah daerah sendiri khususnya Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal pengelolaan TPI tidak mempunyai keuntungan yang didapat. Pengelolaan tempat pelelangan ikan pada akirnya di kuasai oleh KUD Mino Saroyo secara penuh sebagai bentuk usaha koperasi. Walaupun pada awalnya memang ada keterlibatan dalam pengelolan TPI, tapi pada akhirnya Pemda Cilacap tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam mengambil alih atau mempunyai kuntungan dari BAL yang diterapkan di TPI. Yang pada awalnya memang ada retribusi yang masuk. Adanya peran HNSI dalam memobilisir nelayan untuk menjual hasil tangkapnya ke TPI mempunyai pengaruh yang signifikan, karena pada akhirnya di tahun 2015 HNSI mempunyai anggaran tetap dari BAL yang di kenakan kepada nelayan dan bakul di TPI.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research-based paper aims at describe how the roles and relations of the actors involved in the management of the fish auction site in particular refer to the UU No. 23 of 2014 about regional government in Cilacap Regency. The method used in this research is a qualitative method using the constructivism paradigm, and uses the perspective of structuralism and a case study approach. To determining the selection of informants, researchers used purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection used in this reasearch itself was carried out by observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The framework that used in this research include Bureaucracy, Public Policy, Power Relations. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of UU No. 23 of 2014 about regional government, especially on regional authority in fisheries management in Cilacap Regency, it can be concluded that UU No. 23 of 2014 about Regional Government in the end has not run optimally, especially in terms of management of fish auction sites. Although it does not explicitly regulate the governance of fish auctions, the enthusiasm to building the local in the end is undone because the local government itself, especially the Government of Cilacap Regency, in terms of the management of TPI has no benefits. The management of the fish auction site is finally controlled full by the KUD Mino Saroyo as a form of cooperative business. Although initially there was involvement in the management of TPI, in the end the Cilacap Regional Government did not have a strong authority to taking over or having profits from the BAL that applied at TPI. At first there was an entry fee. The role of HNSI in mobilizing fishermen to sell their catch to TPI has a significant influence, because in the end in 2015 HNSI had a fixed budget from BAL that was worn to fishermen and baskets in TPI.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save